Infografis
Suara.com - Pemerintah telah memutuskan Ibu Kota baru dipindahkan ke Provinsi Kalimantan Timur. Lokasi tersebut, yakni sebagian Penajam Paser Utara dan Sebagian Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, mulai besok akan dilakukan penentuan lokasi dengan melibatkan Gubernur Kalimantan Timur dan menyusun Rancangan Undang-undang pemindahan Ibu Kota.
"Penetapan lokasi yang segera kami tindaklanjuti istilahnya mulai besok dengan terutama per dua lokasi yang melibatkan pak gubernur, kemudian juga kami menyiapkan naskah yang didasar dari RUU untuk ibu kota baru tersebut," ujar Bambang di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).
Adapun proses pembangunan akan dimulai pada tahun 2020. Fase pertama, yakni fase persiapan dari mulai master plan, desain bangunan hingga RUU.
Baca Juga: Jokowi: Ibu Kota Pindah Bukan Salah Jakarta, Tapi...
"Tentunya 2020, ini adalah fase persiapan sampai finalnya, maksudnya persiapan itu sudah selesai tahun 2020 baik itu dari master plannya, untuk desain-desain bangunannya sampai kepada kemudian dasar perundang-undangannya, terutama RUU-nya dan juga kemudian kita juga menyiapkan apakah menyiapkan lahan," ujar Bambang.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur di Ibu Kota baru itu akan dilaksanakan pada akhir tahun 2020.
"Mengenai pembangunan infrastruktur sudah bisa dimulai akhir tahun 2020. Jadi kira-kira seperti itu mengenai tahapan dan 2020 akhir kita sudah mulai konstruksi," kata dia.
Lebih lanjut, Bambang mengatakan, tahapan selanjutnya, yakni upaya pemindahan pusat pemerintahan. Dia mengaku pemerintah menargetkan paling lambat 2024 pusat pemerintahan berpindah ke Kalimantan Timur.
"Kami harapkan paling lambat 2024 proses pemindahan sudah dilakukan dan proses pemindahan yang tentunya ada tahapannya. Ya nanti kita akan tentunya detailkan begitu sudah ketahuan bagaimana progres dari pembangunannya. Tapi 2024 adalah adalah istilahnya masa yang paling lambat tinggal kami memindahkan pusat pemerintahan," katanya.
Baca Juga: Jokowi Diminta Ganti Tiga Pansel KPK, Nasdem: Pansel Tak Ada Cacat
Ia pun menegaskan Kalimantan Timur nantinya sebagai pusat pemerintahan. Sedangkan DKI Jakarta kata dia adalah pusat bisnis keuangan.
