Infografis
Suara.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin menyebut Aparatur Sipil Negara (ASN) siap untuk dipindahkan bersamaan dengan pemindahan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur.
"Siap dipindah, sekitar 100 ribuan (yang dipindah)," kata Syafruddin usai membuka Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kota Bogor, Jawa Barat pada Senin (26/8/2019).
Namun, mantan Wakapolri itu enggan berbicara banyak terkait pemindahan ibu kota. Meski begitu, Syafruddin menegaskan ASN mendukung dan tidak ada yang menolak pemindahan tersebut.
"Itu presiden yang punya kewenangan. Tidak ada (ASN) yang menolak," tutup Syafuddin.
Baca Juga: Ini Cara Sri Mulyani Supaya ASN Tak Boros Kertas dan Tanda Tangan Basah
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya secara resmi menyatakan bahwa Ibu Kota negara akan dipindah ke wilayah Kalimantan Timur.
"Saya ingin menyampaikan, lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kutai Kertanegara," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/8/2019).
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah meminta izin untuk memindahkan Ibu Kota ke Pulau Kalimantan kepada para Anggota DPR-RI pada 16 Agustus 2019.
"Pada kesempatan bersejarah ini, dengan memohon ridha Allah SWT, meminta izin dan dukungan dari bapak ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa, terutama seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan," ujar Jokowi.
Adapun biaya pemindahan dan pembangunan Ibu Kota baru disebut-sebut tak akan membebani APBN maupun BUMN. Artinya, pendanaan pembangunan akan banyak didapat dari investasi swasta.
Baca Juga: Senyum ASN Pemprov DKI Jakarta saat Selfie di Pulau Reklamasi
Jokowi juga menambahkan, Ibu Kota bukan sekadar simbol identitas bangsa. Menurut dia, ibu kota juga merupakan representasi kemajuan bangsa. Oleh karena itu, pemindahan tersebut pun bertujuan untuk pemerataan dan keadilan ekonomi di Indonesia.
