Infografis
Suara.com - Dinilai Sarat Konflik Kepentingan, Dua Pansel Capim KPK Angkat Bicara
Ketua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih angkat bicara usai dirinya dinilai memiliki konflik kepentingan oleh Koalisi Kawal Capim KPK. Yenti terindikasi memiliki konflik kepentingan lantaran rekam jejaknya yang pernah mendapat posisi di institusi kepolisian.
Yenti tak menampik terhadap posisinya di sejumlah instansi. Hanya saja ia meluruskan bahwa dirinya berstatus sebagai pengajar bukan tenaga ahli. Ia pun meminta jika rekam jejaknya kembali ditelusuri dengan saksama.
"Saya tidak pernah jadi tenaga ahli, hanya pengajar di program-program pendidikan baik di Polri, Kejaksaan, pajak, bea cukai untuk TPPU-nya. Silahkan cek adakah SK tentang tenaga ahli Bareskrim atau penasehat ahli Kapolri, tidak ada," kata Yenti kepada wartawan, Minggu (25/8/2019).
Baca Juga: KPK Periksa Bupati Lingga sebagai Saksi Dugaan Suap Penerbitan Izin Tambang
Ia kembali menegaskan jika posisinya di berbagai institusi cuma menjadi seorang pengajar merupakan benar adanya.
"Saya mengajar dan sering menjadi ahli untuk negara, Polri dan jaksa. Saya pengajar untuk semua lembaga penyidik TPPU Polri, jaksa, pajak, bea cukai, BNN dan POM TNI. Yang paling banyak malah di Badiklat Kejaksaan RI," katanya.
Sementara itu, Hendardi yang namanya ikut disebut memiliki konflik kepentingan lebih terlihat cuek. Ia enggan menanggapi berlebih soal tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya.
"Biar saja, enggak saya pikirin. Dari awal Pansel dibentuk mereka sudah nyinyir begitu. Malah kelihatan punya interest yang tidak kesampaian makanya tuduh kiri-kanan," kata Hendardi kepada wartawan.
"Memangnya integritas saya dibangun hanya beberapa tahun ini sejak saya jadi Penasehat Ahli Kapolri? Terlalu simplistik. Integritas saya dibangun lebih dari tiga dasawarsa sejak saya jadi pimpinan mahasiswa. Mungkin sebagian dari mereka masih menyusu," sambungnya.
Baca Juga: Diperiksa KPK, Deddy Mizwar Pakai Sandal Jepit
Hendardi lantas menjelaskan ihwal posisimya sebagai penasehat ahli kepala kepolisian Republik Indonesia.
