Infografis
Suara.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hazan atau Zulhas mengkritik sejumlah partai politik yang meributkan persoalan pengadaan pin emas untuk anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019 -2024 senilai Rp 1,3 miliar.
Menurut Zulhas jika ada partai politik yang menolak pin emas tersebut, cukup dengan tidak mengambil. Jangan kemudian, kata Zulhas, penolakan tersebut dibesar-besarkan hanya untuk mencari popularitas semata.
"Aduh kita soal pin aja ribut, ya ini negara ini Papua lebih gede. Pin itu kalau gak mau ngapain cari-cari popularitas dari situ. Menurut saya kalau gak mau jangan diambil, kelar," kata Zulhas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu (25/8/2019).
Ia kemudian juga meminta agar partai yang menolak pengadaan pin emas tersebut agar konsisten untuk tidak menerimanya.
Baca Juga: Cuitan 'Ngegas' Tengku Zul, Sindir Mobil Menteri, Bela Pin Emas
"Gak usah diambil, ini ngomong sepanjang tapi nanti ngambil juga. Kalau gak mau gak usah diambil, selesai," katanya.
Sebelumnya, penggunaan pin anggota dewan yang tidak berbahan emas dinilai tidak akan mengurangi wibawa anggota dewan sebagai wakil rakyat.
Hal tersebut dikatakan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menyikapi aksi kadernya yang menolak memakai pin berbahan emas untuk kemudian diganti bahan lainnya.
"Apa harus emas? Apa kalau diganti bahan lain berkurang wibawa dan otoritasnya? kan tidak," kata Grace Natalie di Jakarta, Kamis (22/8/2019) malam.
Grace mengatakan, langkah kadernya mengembalikan pin itu lantaran menyayangkan bahwa di saat masih banyak pekerjaan rumah yang dihadapi bangsa ini, anggota dewan di DKI justru membuat anggaran pin emas yang nilainya cukup fantastis, mencapai lebih dari Rp 1 miliar.
Baca Juga: Polemik Pin Emas, PAN DKI: Kami Tak Pakai Sampai Jakarta Makmur
"Kenapa uang sebanyak itu harus dipergunakan untuk hal-hal yang tidak turun ke masyarakat. Jadi, kita sepakat semua dan saya menghormati teman-teman yang mau mengembalikan itu. Buat kami ini komitmen," ujar Grace.
Dia meminta anggota dewan, khususnya di DPRD DKI Jakarta, mengajukan anggaran yang diperoleh dari pajak masyarakat untuk menghasilkan produk atau program legislasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
"Buat kami dikasih pin dalam bentuk apa pun tidak mengurangi otoritasnya, karena dia sudah dipilih, punya tanggung jawab sama, meskipun memakai pin dari bahan apapun. Kenapa harus buang-buang anggaran sebanyak itu. Ini sikap kami, silahkan kalau yang lain menganggap itu atribut yang diperlukan," katanya.
