Infografis
Suara.com - Untuk menyiapkan dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM), dan menyelaraskannya dengan konsep Dynamic Governance, Pemdaprov Jawa Barat melakukannya dengan empat langkah terpadu.
Pertama, menyesuaikan organisasi dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019, sehingga target yang tertera dalam RPJMD dapat direalisasikan. Kedua, semua kegiatan yang dilakukan harus mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP).
Jika ada kegiatan yang telah ber-SOP, maka hal ini menuntut evaluasi. SOP harus disesuaikan dengan aturan dan target yang ingin dicapai daerah.
Langkah ketiga, penataan Undang-undang yang kerap dilupakan instansi pemerintahan. UU bersifat dinamis. Jika ada perubahan, maka semua struktur organisasi berubah dan mesti disesuaikan. Untuk tahap ini, Pemdaprov Jabar masih melakukan evaluasi.
Baca Juga: Gubernur Jabar Ingin Pasar Cisarua Jadi Primadona Masyarakat
Keempat, untuk manajemen SDM, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil menuturkan, saat ini, Pemdaprov Jabar sudah menggunakan instrumen baru dalam penempatan jabatan, yaitu mengukur kompetensi pegawai, sehingga kapabilitas dan posisi yang ditempati sejalan dengan "The Right Man on the Right Place".
Rotasi dan mutasi pejabat Eselon III di lingkungan Pemdaprov Jabar, pada 1 Juli 2019, menjadi salah satu bukti. Saat itu, Emil, panggilan akrab Ridwan Kamil, memastikan, rotasi dan mutasi telah melalui pertimbangan matang dan dilakukan secara objektif.
Adapun tujuan dari rotasi dan mutasi adalah mengakselerasi pembangunan di Jabar.
"Agar rotasi mutasi dapat dilakukan secara obyektif, Pemdaprov Jawa Barat memperkenalkan metode baru yang bernama peer-review, dimana sesama kolega boleh mengomentari eksistensi dari koleganya. Bawahan menilai atasan, atasan ke bawahan. Kolega dari samping kiri, dari samping kanan," katanya.
Sementara itu, Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Jabar, Daud Ahmad menyatakan, reformasi birokrasi sudah menjadi keharusan untuk dilakukan. Selain penyesuaian organisasi dengan RPJMD 2019, reformasi birokrasi mampu meningkatkan kualitas SDM secara keseluruhan, yang hasilnya diharapkan akan berjalan dengan efektif, efisien, dan cepat.
"Tentunya pemerintahan kami harus berusaha meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan kualitas layanan karena tujuannya untuk masyarakat. Masyarakat bisa lebih sejahtera dengan pelayanan birokrasi dan pelayanan yang baik," kata Daud.
Baca Juga: Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, Dynamic Government untuk Jabar Ngabret
Selaras dengan berbagai pembenahan pada manajemen SDM, Pemdaprov Jabar bertekad akan sepenuhnya menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, termasuk e-Planning dan e-Budgeting pada 2020.
