Infografis
Suara.com - Menteri era Orde Baru, Emil Salim tidak menyalahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas keputusannya untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta. Akan tetapi, Emil berharap Jokowi bisa membuka telinga mendengar masukan lain untuk memperbaiki kondisi tanpa harus memindahkan ibu kota.
Emil menilai, Jokowi tidak perlu dihakimi atas keputusannya memindahkan ibu kota. Ia memahami apabila keputusan Jokowi tersebut diambil usai mendapatkan masukan dari beberapa ahli.
"Jangan salahkan Jokowi. (Keputusan) Pak Jokowi tentu berdasarkan masukan dari para ahli," katanya dalam diskusi bertajuk 'Tantangan Persoalan Ekonomi Sosial dan Pemerintahan Ibu Kota Baru' INDEF di ITS Tower, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2019).
Namun yang Emil tekankan justru masukan dari para ahli tersebut. Menurutnya, para ahli yang memberikan masukan kepada Jokowi tidak memperhitungkan banyak aspek saat menyarankan ibu kota dipindah dari Jakarta.
Baca Juga: INDEF: Pemindahan Ibu Kota Baru Tak Merangsang Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Ada satu hal yang tidak dipikirkan para ahli, yakni soal bonus demografi yang didapat Indonesia pada 2030. Kesiapan negara untuk membentuk kualitas sumber daya manusia dengan memanfaatkan bonus demografi itulah yang menurut Menteri Perhubungan Indonesia di masa Presiden Soeharto, itulah yang dikesampingkan para ahli.
"Pak Jokowi, please, bisa dengarkan opsi lain?," pintanya.
"Yang saya gugat adalah pendapat para ahli. Nah, beliau kan presiden, mendapat masukan lalu mengambil putusan. Nah, masukan ini mengapa begitu (pindahkan ibu kota)," tuturnya.
