Infografis
Suara.com - Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono ikut menanggapi ucapan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang menyebut ihwal pengadaan mobil baru pernah dilakukan periode akhir era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), namun batal saat transisi kepemimpian Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Heru mengatakan, batalnya pengadaan mobil baru, karena ketika itu pihaknya memperhitungkan prioritas keuangan negara yang masih layak digunakan.
"Ya kami lihat mungkin waktu itu kita memperhitungkan masalah prioritas keuangan negara yang masih mungkin masih layak," ujar Heru di kantor Bekraf, Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (23/8/2019).
Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu menuturkan ketika itu mobil-mobil yang dipakai Presiden dan menteri-menteri masih berusia empat sampai lima tahun, sehingga masih bisa digunakan di era periode pertama Jokowi tahun 2014-2019.
Baca Juga: Sah! Mercedes Benz S600 Guard Bakal Jadi Mobil Baru Jokowi
"Kan waktu itu mobil menteri yah masih umurnya 4 tahun atau 5 tahun. Masih bisa dipakai menteri yang sekarang 2014-2019," kata dia.
Namun kata Heru, mobil-mobil tersebut saat ini sudah berusia 10 tahun. Karena itu pemerintah melakukan pengadaan mobil baru dalam hal menjaga keamanan dan kenyamanan ketika berkendara.
"Kalau sekarang kan 10 tahun kan kita harus menjaga keamanan kenyamana ketika mereka berkendara. Tiba tiba mogok di tol kan menyulitkan semua," tandasnya.
Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI Fadli Zonikut merespons rencana pembelian yang bakal menelan biaya Rp 147 miliar tersebut.
Fadli mengatakan pengadaan mobil baru untuk menteri tersebut sebenarnya pernah dilakukan pada periode akhir Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhyono (SBY), namun akhirnya batal pada peralihan kekuasaan lantaran ditolak Jokowi.
Baca Juga: Di Depan Amien Rais, Zulhas: Kita Dukung Jokowi Tanpa Syarat
Kendati begitu, menurut Fadli tak ada yang salah dari rencana pembelian mengingat usia mobil yang sudah menua. Namun, ia mengingatkan perlu ada kalkulasi yang matang ihwal anggaran yang dipakai.
