Infografis
Suara.com - Eks Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD berharap tidak ada pihak yang memprovokasi dan memiliki pikiran untuk memisahkan Papua dari Indonesia. Sebab, menurutnya, Papua merupakan bagian dari negara Republik Indonesia.
"Kalau dari aspek kedaulatan Papua adalah bagian sah dari negara Republik Indonesia, sehingga diharapkan tidak ada pikiran-pikiran untuk apa namanya memprovokasi agar Papua pisah, dan sebagainya karena tidak ada jalan untuk itu," kata Mahfud saat jumpa pers di Hotel Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2019).
Ketua Umum Gerakan Suluh Kebangsaan ini meminta agar semua pihak untuk berdamai dan bersikap tenang dalam menyelesaikan permasalah diskriminatif dan rasial yang dialami masyarakat Papua.
Mahfud menilai pemerintah harus mengedepankan pendekatan persuasif dan konstruktif.
Baca Juga: Mahfud MD: Kalau Pecah, Indonesia dan Papua Sama-sama Rugi
"Sekarang ini mulai melakukan pendekatan dialog-dialog yang konstruktif dan persuasif. Kekerasan supaya di hentikan, tindak kekerasan yang meresahkan masyarakat, dan melumpuhkan kegiatan-kegiatan ekonomi," ujarnya.
Selanjutnya, Mahfud mengatakan peroses penegakkan hukum pun harus tetap berjalan. Namun, semua itu setelah situasinya mulai tenang.
"Disisir penegakan hukumnya kepada siapa saja. Pertama, pelaku pemicu yang menimbulkan sentimen rasis. Karena itu tidak boleh," tegasnya.
Mahfud pun berharap peristiwa yang terjadi saat ini dapat dijadikan pelajaran. Bahwasanya, kata Mahfud, Papua adalah bagian dari Indonesia yang juga memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama.
"Papua bagian Indonesia. Papua saudara kita, tanah air kita. Harus mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah. Bahwa Papua seluruh rakyatnya, budaya, bahasa lokalnya bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia," tandasnya.
Baca Juga: Mahfud MD Nilai Seruan Indonesia Syariah Lebai
Untuk diketahui, dalam kesempatan itu turut hadir pula sejumlah tokoh bangsa. Adapun sejumlah tokoh yang hadir diantaranya, isteri Abdurahman Wahid atau Gusdur, Shinta Nuriyah Wahid, cendikiawan muslim, Quraish Shihab, serta tokoh Papua sekaligus mantan Menteri Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, Manuel Kaissepo.
