Infografis
Suara.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, membantah anggapan sejumlah pihak yang menyebut wacana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur tidak serius. Anggapan itu sebelumnya muncul karena anggarannya tidak masuk ke Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (RAPBN) tahun 2020.
Bambang menjelaskan, anggaran tersebut tidak masuk ke APBN tahun 2020 karena pada tahun tersebut tidak ada aktifitas pemindahan ibu kota. Pada tahun depan pemerintah hanya melakukan persiapan.
Setelah tahun 2020 disebutnya baru ada langkah signifikan dalam memindahkan ibu kota.
"Karena memang belum ada aktivitas yang signifikan di 2020, baru tahapan persiapan kan," ujar Bambang di Hotel Arya Duta, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).
Baca Juga: Wakil Ketua DPR : Pemindahan Ibu Kota Perlu Libatkan Berbagai Pihak
Ia kemudian menyebut pendanaan untuk pemindahan Ibu Kota tidak semuanya berasal dari APBN. Pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kata Bambang, yang akan menjadi penyumbang terbesar.
"Pembiayaannya tidak tergantung pada APBN, yang paling besar investasi dari pihak swasta dan BUMN," jelas Bambang.
Setelah 2020, pihaknya baru akan memulai pemindahan ibu kota. Ia memperkirakan kegiatannya akan dimulai pada tahun 2021.
"Ya nanti kita lihat, 2021 baru mulai ya kegiatannya," pungkasnya.
Sebelumnya mantan Cawapres Sandiaga Uno meragukan keseriusan pemerintah dalam rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Pasalnya, rencana itu tak ada di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2020.
Baca Juga: Bima Arya Dukung Penuh Rencana Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan
Sandiaga mengaku sudah menyampaikan kritiknya tersebut langsung kepada Presiden Joko Widodo saat bertemu di Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus 2019 lalu.
