Infografis
Suara.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menolak pembentukan provinsi baru dalam waktu dekat. Sebab pemekaran provinsi tidak menyelesaikan masalah daerah yang bersangkutan.
Hal itu diungkapkan terkait usulan pemekaran Provinsi Bogor Raya dan Jakarta. Menurutnya itu tidak menyelesaikan masalah dalam hal pengembangan perkotaan. Menurut dia, perkembangan suatu daerah kota /kabupaten dan provinsi itu alamiah tidak bisa dikontrol oleh adminstratif.
"Kita lihat penyelesaianya administratif dengan membentuk provinsi baru atau kabupaten baru tak menyelesaikan masalah," kata Bambang Brodjonegoro di Universitas Indonesia kepada wartawan, Kamis (22/8/2019).
Dari pada membentuk provinsi baru di wilayah Jabodetabek ini, pemerintah menawarkan pembangunan dalam jangka lima tahun ke depan yaitu pengembangan Kota Mentropolitan. Kota Mengapolitan ini akan mencangkup seperti wilayah Jabodetabek.
Baca Juga: Jokowi Belum Cabut Moratorium Pemekaran, Bekasi Tak Bisa Gabung ke Jakarta
"Jadi mereka bisa mendapatkan fasilitas publik. Seperti infrastruktur yang setara dengan Jakarta. Sebagai koor wilayah Metropolitan tanpa membuat admintrasi sendiri dengan memanfaatkan pemerintah daerah," jelasnya.
Lebih lanjut, Kota Metropolitan ini mendorog kerjasama antara pemerintah daerah dalam menangani persoalan seperti fasilitas air, sampah, fasilitas publik, dan lainya tergantung masalah kota metropolitan.
Sehingga kata dia lagi, tidak harus membentutk sebuah provinsi sendiri.
"Nanti akan ada perkembangan provinsi sendiri. Setelah itu tak perlu. Kami bukan tidak setuju.Tapi kita menyarankan pendekatan lebih baik," pungkasnya.
Kontributor : Supriyadi
Baca Juga: Gubernur Jabar Menilai Pemekaran Desa Perlu Dilakukan
