Infografis
Suara.com - Mantan Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno meragukan keseriusan pemerintah dalam rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Pasalnya, rencana itu tak ada di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2020.
Sandiaga mengaku sudah menyampaikan kritiknya tersebut langsung kepada Presiden Joko Widodo saat bertemu di Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus 2019 lalu.
"Sebagai sahabat yang kritis, tapi konstruktif, kita harus simak nota keuangan dalam RAPBN 2020, apa yang ada di sana. Di dalam nota keuanagan RAPBN 2020 yang telah disampaikan kemarin, tidak ada satu item pun anggaran belanja yang langsung terkait dengan rencana pemindahan Ibu Kota," kata Sandiaga saat ditemui di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).
Sehingga menurut Sandiaga, wacana pemindahan Ibu Kota belum menjadi hal yang serius digarap pemerintah.
Baca Juga: Begini Canggihnya Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur
"Jadi nyantai saja bro, ini belum dianggarkan. Jadi seharusnya sekarang kita bantu pemikirannya. Jangan dulu bilang gue setuju, nggak setuju. Lu lihat belum ada anggaran sama sekali, buat apa kita repot meributkan," tegasnya.
Lebih lanjut, Mantan Wagub DKI itu juga meminta Jokowi untuk lebih banyak melibatkan warga melalui referendum untuk memutuskan pemindahan ibu kota agar kemauan rakyat didengar dan menjadi keputusan bersama.
"Kalau saya melihatnya karena ini sangat strategis buat referendum, sampaikan seluruh warga Indonesia setuju nggak pindahkan ibu kota? Sehingga kita jadi bagian dari pengambilan keputusan tersebut," ucap Sandi.
Diketahui, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menyebut Ibu Kota Negara baru akan pindah ke Kalimantan Timur. Namun sampai kini lokasi pasti Ibu Kota Negara baru masih belum diputuskan.
"Sudah di Kalimantan timur, tapi lokasi spesifiknya yang belum," kata Sofyan Djalil di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/8/2019) tadi.
Baca Juga: TOK! Ibu Kota Negara Akan Pindah ke Kalimantan Timur
Sofyan Djalil menjelaskan pemerintah membutuhkan 3.000 hektar lahan untuk tahap pertama. Selanjutnya akan memerlukan 300 ribu hektar untuk membangun taman dan perlengkapan kota.
