Infografis
Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memutuskan untuk melarang seluruh kepala daerah yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat sementara tidak keluar kota. Mendagri meminta para kepala daerah di dua daerah itu berkoordinasi dengan jajarannya bersama tokoh adat.
"Langkah yang kami lakukan pertama membuat radiogram ke seluruh gubernur, wagub, bupati, wali kota untuk sementara ini tidak keluar kota dan lakukan koordinasi di regu pemda serta tokoh adat masyarakat," ujar Tjahjo Kumolo di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/8/2019).
Larangan tersebut dirilis melalui radiogram, menyusul kondisi Papua dan Papua Barat yang kini belum pulih pasca-kerusuhan di Manokwari, Sorong dan beberapa tempat lainnya.
Kemudian Tjahjo mengingatkan agar kepala daerah untuk melakukan pendekatan dialog kepada para pendemo. Hal tersebut, kata dia, bertujuan untuk meredam situasi menjadi lebih kondusif.
Baca Juga: ICJR: Pembatasan Internet di Papua Melawan Hukum dan Sewenang-wenang
"Lalu kalau ada demo untuk diterima dan diajak dialog agar redam situasi jadi lebih kondusif," kata dia.
Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan itu juga memonitor mahasiswa Papua di sejumlah daerah.
"Tujuannya untuk lakukan pendekatan dialog dan berikan penjelasan yang benar," ujar Tjahjo.
Ia lantas mendorong pertemuan antara Gubernur Papua Lukas Enembe dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Pihaknya pun akan mengundang Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Ia berharap situasi panas di Papua dan Papua Barat segera berakhir.
Baca Juga: Cerita Warga tentang Tri Susanti Korlap Aksi di Asrama Mahasiswa Papua
"Saya yakin pak Menko Polhukam yang akan jalan ke Papua dan koordinasi ke gubernur di sana. Saya optimis semua akan cepat selesai," imbuh Mendagri.
