Infografis
Suara.com - Rencana pengadaan mobil baru untuk menteri Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi periode 2019-2024 mendapat kritik dari berbagai pihak termasuk partai politik yang menyatakan ketidaksetujuannya. Mereka menilai pembelian mobil baru tersebut belumlah tepat.
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Demokrat Roy Suryo satu di antara yang menilai kebijakan mobil baru menteri kurang tepat. Menurutnya jabatan menteri yang tidak lama menjadi satu alasan belum dibutuhkannya mobil baru.
"Toh menteri itu kemudian juga tidak ful masa jabatannya, apalagi pak Jokowi terkenal orang yang efisien, praktis gitu ya, kadang-kadang kalau tidak cocok dengan orang bisa saja mungkin kinerjanya kurang bagus bisa saja diganti," kata Roy Suryo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).
Ia justru menilai penggunan mobil rental lebih tepat ketimbang harus membeli mobil baru untuk para menteri. Pasalnya mobil rental dirasa lebih efisien lantaran tidak perlu lagi mengeluarkan anggaran untuk biaya perawatan.
Baca Juga: Pengadaan Mobil Dinas Menteri Rp 147 M, PKS: Mending Buat Bangun Sekolah
"Jadi saran saya selagi di tengah kondisi resesi ekonomi ini, lebih baik gunakan mobil rental, rental itu tidak ada biaya perawatan, tidak ada nanti dilelang untuk dijual kembali, lebih efisien dan lebih menghemat biaya," kata Roy.
Sementara itu, anggota Komisi II DPR fraksi PAN Yandri Susanto juga memandang pengadaan mobil baru untuk menteri tidak tepat di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya berkisar 5,3 persen. Ia meminta Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kebijakan pembelian mobil tersebut.
“Kaget lah ya kalau itu sudah ada pengadaan mobil menteri. Menurut saya kalau mobil yang ada sekarang masih layak pakai, dan saya lihat masih bagus-bagus tuh. Berderet gitu kan, masih sangat bagus lah untuk 5 tahun mobil mewah,” kata Yandri.
