Cek Fakta
Pemerintahan Dinamis yang diusung Emil telah membawa nuansa baru dalam komunikasi dan koordinasi antar-pemerintah daerah. Dengan gayanya yang millenials, Emil mengajak semua bupati/wali kota masuk dalam forum grup WhatsApp yang diberi nama Koordinasi Penyelenggara Pemerintah Daerah (Kopdar). Ini pola komunikasi yang sama sekali baru di Jabar.
Sebagai wakil pemerintah pusat, Emil dapat berkoordinasi jauh lebih cepat dengan para kepala daerah di Jabar. Komunikasi yang dijalin menjadi tidak formal, tapi lebih efektif karena cepat mengambil keputusan.
Melalui WAG Kopdar, gubernur semakin tahu kebutuhan daerah dan treatment yang diberikan lebih terukur dan fair.
“Dulu siapa yang melobi anggaran dia yang dapat, sehingga bisa jomplang. Yang rajin melobi gubernur bisa dapat sampai Rp 300 - 400 miliar. Tidak melobi cuma Rp 30 miliar misalnya. Ini tidak fair. Akhirnya saya ubah. Sekarang jadi lebih adil bantuan keuangan provinsi. Melalui koordinasi Kopdar itu jadi fair. Semua mendapat bantuan berdasarkan hitung-hitungan yang proposional,” jelas Emil.
Baca Juga: Ridwan Kamil Pastikan Revitalisasi Wisata Jatiluhur Dimulai Tahun Ini
Setelah sukses dijalankan dengan segala macam kendalanya, Pemerintahan Dinamis diharapkan diterapkan pula di level kabupaten dan kota. Dengan begitu, ekosistem pemerintahan tingkat kabupaten/kota ada di level yang sama dengan provinsi. Lalu bagaimana caranya?
Kuncinya ada di bupati/wali kota. Apakah para kepala daerah mau mencontoh apa yang sudah diperbuat oleh Emil - Uu, atau tidak. Namun, Emil optimistis, Dynamic Government lambat laun akan diterapkan di kabupaten/kota, sehingga antar pemkab/pemkot dengan Pemdaprov Jabar, ada dalam satu frekuensi dan "Jabar Juara Lahir Batin" pun akan terwujud lebih cepat.
“Kalau ini berhasil, inilah Government 3.0 yang menjadi eksperimen pemerintahan untuk mengakselerasi pembangunan,” tutup Emil.
