Cek Fakta
Suara.com - Sejak menjabat menjadi Gubernur Jawa Barat pada 5 September 2018, Ridwan Kamil sibuk berbenah. Hal yang menjadi perhatiannya adalah bagaimana ekosistem pemerintahan mencapai target lebih cepat dan menghasilkan sesuatu yang konstruktif sebanyak mungkin.
Emil, demikian Ridwan Kamil akrab disapa, sadar betul bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak akan mampu membiayai semua pembangunan di Jabar. Untuk infrastruktur saja, duit yang dibutuhkan Rp 1.200 triliun, sementara APBD 2019 hanya Rp 37,05 triliun untuk mengerjakan 58 proyek strategis selama satu tahun.
Untuk kebutuhan infrastruktur saja, APBD Jabar hanya secuil. Belum lagi untuk kebutuhan suprastruktur.
Di samping itu, kebutuhan masyarakat begitu dinamis, teknologi terus berkembang, dan tuntutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus bertambah, namun ruang gerak birokrasi terbatas. Banyak sekat yang membuat roda pemerintahan dan pembangunan Jabar selama ini, berjalan lamban.
Baca Juga: Ridwan Kamil Pastikan Revitalisasi Wisata Jatiluhur Dimulai Tahun Ini
Untuk itulah Emil memperkenalkan Dynamic Government atau Pemerintahan Dinamis. Sebuah ekosistem pemerintahan yang mampu menjalankan pola pembangunan yang kolaboratif. Semua pihak, di luar aparatur sipil negara dapat terlibat dalam pembangunan.
