Infografis
Suara.com - Nasib para pencari suaka dari berbagai negara berada di ujung tanduk. Lantaran, tempat tinggal sekitar 1.200 imigran dari berbagai negara itu, gedung eks-Kodim, tidak bisa lagi ditempati.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengaku turut prihatin terkait hal tersebut. Ia lantas meminta Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi atau United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) mencarikan solusi.
"Saya minta UNHCR mencari jalan karena setelah tanggal 31 enggak bisa lagi di situ," ujar Pras di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (21/8/2019).
Menurutnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah 41 hari terus mengirimkan bantuan. Karena itu, kekinian dana Pemprov sudah terkuras untuk mengirimkan bantuan.
Baca Juga: Anies Hentikan Bantuan untuk Pencari Suaka, Warga Jakarta Silakan Bantu
"Kami sudah 41 hari ya membantu mereka, yang kebetulan, pendanaan kami juga tidak mencukupi juga kalau terus-menerus," jelas Pras.
Pras mengatakan jumlah pengungsi terus bertambah. Pasalnya, ia menyebut banyak yang kehilangan paspor dan meminta untuk diberangkatkan ke negara lain.
"Kami melihat juga, pengungsi yang sengaja datang pakai paspor ke Indonesia, tiba-tiba paspornya hilang, mereka minta suaka politik di negara tujuan ketiga," tutur Pras.
Pras lantas meminta agar UNHCR dan International Organization for Migration (IOM) dan UNHCR agar segera mendeportasi para imigran ke negara asalnya. Jika berlarut, ia menyebut Pemprov sudah tidak bisa memberikan bantuan.
"Nah di sini tadi kami menekankan kepada UNHCR dan IOM, dia siap membantu untuk memulangkan pengungsi-pengungsi ini ke negara asal, dideportasi. Karena bukan apa-apa, kemampuan kita enggak ada," pungkasnya.
Baca Juga: Anies Hentikan Bantuan untuk Pencari Suaka, Cadangan Logistik Disimpan Lagi
Sebelumnya, ratusan pencari suaka Kebon Sirih di pelataran Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat tidak jadi dipindahkan ke Islamic Centre Jakarta Utara. Mereka jadinya diungsikan ke bekas gedung Kodim di Kalideres, Jakartga Barat.
