Infografis
Suara.com - Sejumlah kementerian dan lembaga berkoordinasi untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2019. Indonesia memiliki tanggung jawab ke dunia internasional dan membuktikan bisa menjaga paru-paru dunia.
Rapat koordinasi tersebut digelar oleh Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM (Kemenko Polhukam) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Menko Perekonomian, Menko PMK, Mensos, BNPB dan Badan Restorasi Gambut.
Banyak aspek dibicarakan dalam rapat tersebut selain teknis penanggulangan karhutla sebagai wujud tanggung jawab pemerintah.
"Pemerintah punya tanggung jawab ke dunia internasional, bahkan Indonesia akan jaga paru-paru dunia dengan baik, kita akan terus koordinasi," kata Menko Polhukam Wiranto seusai rapat di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2019).
Baca Juga: Wiranto: Tradisi Warga Buka Lahan Sebabkan Kebakaran Hutan
Memperbaiki segala urusan teknis untuk melakukan penanggulangan karhutla dibahas dalam rapat tersebut.
Sebanyak 37 helikopter dikerahkan untuk menjadi water bombing dan menciptakan efek hujan buatan. Kemudian juga bagaimana menegakkan hukum kepada pelaku-pelaku pembakar hutan dan lahan yang bandel. Pasalnya, selama ini penegakan hukum bagi pelaku karhutla dilaporkan masih belum tegas.
Membantu masyarakat yang memiliki tradisi turun menurun untuk bercocok tanam dengan membakar lahan juga diupayakan pemerintah.
Upaya yang dilakukan tersebut dengan cara menggandeng korporasi lahan sawit agar bisa meminjamkan alat berat atau eskavatornya kepada masyarakat.
Di lain sisi, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melaporkan belum ada keluhan yang disampaikan dari negara luar terkait dampak dari karhutla yakni asap.
Baca Juga: MA Tolak Kasasi Jokowi, Kebakaran Hutan Tanggungjawab Pemerintah
"Mudah-mudahan tidak ada ya sehingga tidak menjadi protes negara lain karena kita tahu bahwa Indonesia dianggap sebagai paru-paru dunia," ujarnya.
Wiranto mengakui, karhutla merupakan tugas berat bagi pemerintah saat ini karena apabila asap dari karhutla sudah masuk ke negara-negara lain, dunia internasional lantas akan menyorotinya.
Sementara itu, dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga sudah bersiaga untuk membantu masyarakat yang terganggu akibat asap dari karhutla.
Kemenkes telah menyiapkan pos-pos kesehatan termasuk pusat kesehatan yang sedianya bisa digunakan masyarakat untuk mengecek kesehatannya ataupun untuk berobat.
"Tadi ada 16 posko dan 35 shelter di wilayah rawan kebakaran hutan, untuk apa? Untuk menampung masyarakat yang terganggu kesehatannya ditampung di situ," kata dia.
