Infografis
Suara.com - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS menganggap penambahan personel keamanan di Papua dan Papua Barat bukan solusi untuk menyelesaikan kerusuhan yang terjadi di Manokwari dan daerah lain sejak Senin (21/8/2019).
Menurut Kontras, justru yang mesti dilakukan pemerintah ialah bagaimana menyelesaikan insiden ujaran kebencian dan rasis yang terjadi saat pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya.
Kepala Divisi Advokasi KontraS Arif Nurfikri mengatakan bahwa semestinya pemerintah mencari jalan keluar dari akar permasalahannya.
Sebagaimana diketahui, kerusuhan yang terjadi di Manokwari beberapa waktu lalu terjadi sebagai imbas pengepungan sejumlah ormas ke asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Dalam kejadian tersebut, diduga ada oknum aparat keamanan yang melakukan tindakan rasis kepada mahasiswa Papua.
Baca Juga: 12 SSK Dikerahkan ke Papua Barat, Polisi: Petugas Tak Dibekali Peluru Tajam
"Kalau kita lihat kan solusi penambahan personel itu di Sorong sama di Manokwari kan bukan solusi," kata Arif saat dihubungi Suara.com, Rabu (20/8/2019).
"Tapi yang harus diselesaikan problem permasalahannya apa. Nah itu yang enggak dijawab sama Menkopolhukam dan Kapolri terkait dengan ujaran-ujaran kebencian dan rasial yang terjadi di Surabaya, Malang dan Semarang," kata dia.
Tindakan ujaran kebencian hingga rasis yang menimpa mahasiswa Papua tersebut bukan hanya terjadi sekali dua kali. Arif mencontohkan satu kejadian pada 2017 di Jogjakarta. Saat itu asrama mahasiswa Papua juga diserang dan dihujani dengan ujaran kebencian.
Kejadian tersebut pun kembali berulang di Surabaya. Hal yang disayangkan oleh Arif ialah cara pemerintah menyelesaikan perkara tersebut. Seringkali pemerintah memilih jalan dengan mengandalkan personel keamanan.
"Saya lihat justru bukan malah menyelesaikan masalah kalau memang dia katakan bahwa suasana kondusif dan sebagainya, untuk apa lagi?" tuturnya.
Baca Juga: DPR Minta Pemerintah Usut Tuntas Pemicu Kerusuhan di Papua
Dengan demikian, Arif memandang bahwa pemerintah harus serius menangani isu rasis yang kerap dirasakan oleh masyarakat Papua. Kemudian seyogyanya pemerintah juga bisa menelusuri siapa oknum aparat keamanan yang diduga bertindak rasis kepada mahasiswa Papua di Surabaya.
"Seharusnya pemerintah bertindak tegas termasuk oknum yang diduga oknum aparat ketika dia melakukan ujaran-ujaran kebencian ya harus ditindak bukan justru malah menambah persoalan baru," tandasnya.
Untuk diketahui, Kapolri Jenderal Tito Karnavian melakukan pertemuan tertutup dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2019). Pertemuan itu membahas perkembangan terbaru soal kerusuhan yang terjadi Papua dan Papua Barat.
Wiranto menuturkan, dalam pertemuan itu Tito sempat menyampaikan kondisi terakhir pasca kerusuhan di Manokwari dan Sorong, Papua Barat yang terjadi pada Senin (19/8/2019). Meskipun menyampaikan kondisi terkini sudah kondusif, namun nantinya jumlah personel keamanan akan ditambah.
"Hanya memang perlu penambahan pasukan untuk lebih meyakinkan pengamanan obyek-obyek vital yang ada di Papua dan Papua Barat. Sehingga ada penambahan pasukan dari luar daerah Papua dan Papua Barat," katanya.
