Infografis
Suara.com - Rocky Gerung buka suara terkait kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin memerintahkan ibu kota negara ke Kalimantan.
Ia mempertanyakan alasan dari keputusan tersebut. Menurutnya, belum ada penjelasan lengkap terkait hal itu.
Hal itu disampaikan dalam video yang diunggah kanal YouTube Indonesia Lawyers Club pada Rabu (21/8/2019).
Rocky yang saat itu diminta berbicara oleh pemandu acara ILC TV One Karni Ilyas langsung menyoroti ide pemindahan ibu kota.
Baca Juga: Rocky Gerung: Orang Takut Oposisi karena Dianggap Pecundang
"Ide itu diuji dalam konsistensi bukan dalam fakta dan akibat karena baru ide jadi kita baru bisa menguji ide pemindahan dalam logika,"
"Kalau kita ingin pindahkan sesuatu, berarti kita ingin sesuatu itu keluar dari dan masuk ke...Itu yang namanya pindah. Jadi ada arah dan vektor," kata Rocky Gerung.
Lebih lanjut, Rocky Gerung menegaskan tidak mendapatkan alasan pasti soal pemerintah yang hendak memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan.
"Sampai sekarang kita nggak tau alasan pindah dari Jakarta dan masuk ke Kalimantan. Bukan nggak ada alasan justru karena keterangannya bermacam-macam,"
"Ketua Bappenas bilang ya ini kita harus pindah karena Kalimantan itu, kita mesti punya ibu kota di tengah-tengah Indonesia jadi alasan geografis ini dipikir kita bisa putar jangkar di situ," terangnya.
Baca Juga: PA 212 Ramai Dibahas, Rocky Gerung: Tak Ada Selain Cebong dan Kampret Usai
Menurutnya ketidakjelasan inilah yang membuat masyarakat tidak yakin dengan keputusan pemindahan ibu kota. Ia pun menyebut gagasan tersebut sebagai ide yang kacau.
"Kekacauan ide awal, karena itu center Indonesia. Saya baca lagi kenapa pindah, karena Jakarta dibuat kolonial jadi kita harus bikin kota. Jadi nggak jelas sistemis kah, historiskah?
"Jadi dengan alasan-alasan itu, orang pesimis. Kalau gitu nggak ada salahnya orang pesimis. Kalau kita nggak menemukan alasan otentik pemindahan ibu kota, seperti ada alasan lain bukan ibu kota tapi pusat pemeritahan dipindah itu juga blur," imbuh Rocky Gerung.
Pengamat politik tersebut menegaskan ke depannya pusat pemerintahan tidak bergantung dengan lokasi.
"Zaman modern pusat pemerintahan bukan di istana tapi di otak, kalau otaknya kosong pemerintahan gak ada gunanya," terangnya.
