Infografis
Suara.com - Anggota DPRD DKI Jakarta terpilih periode 2019-2024, William Aditya Sarana memenangkan gugatan melawan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan soal penutupan jalan untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) di Tanah Abang.
William menyatakan Anies tak berhak menutup jalan untuk PKL.
Gugatan tersebut dilayangkan oleh William dan Zico Leonard Djagardo ke Mahkamah Agung (MA). Hal tersebut tertuang dalam putusan MA Nomor 38 /P.PTSVIII/2019/42 P/HUM/2018 tentang Penutupan Jalan sebagai Tempat Berdagang.
Politikus PSI melayangkan gugatannya dengan alasan Anies menutup Jalan Jati Baru untuk PKL berdagang. Kebijakan Anies tersebut merujuk pada Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum 25 ayat (1).
Baca Juga: Tolak Pakai Pin Emas DPRD 22 Karat, Gerindra DKI: PSI Mau Pakai Kayu?
"Kebijakan ini jelas sangat tidak layak karena telah mengorbankan kepentingan yang lebih besar, yakni pejalan kami dan kendaraan umum," ujar William saat dihubungi, Selasa (20/8/2019).
Tindakan Anies juga disebut William bertolakbelakang dengan pernyataan Anies soal alat transportasi adalah kaki. Pasalnya, dengan mempersilakan PKL berdagang di trotoar justru membuat masyarakat tidak mau berjalan di trotoar.
"Anies Baswedan mengatakan bahwa alat transportasi kita adalah kaki, tapi pas jalan pake kaki ada PKL di trotoar," ucap William.
Menurut William, penutupan jalan atau penggunaan trotoar tidak boleh digunakan untuk PKL sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 127 Ayat 1.
"Maka tentulah penutupan jalan tidak bisa digunakan untuk keperluan PKL," katanya.
Baca Juga: Tolak Anggaran Rp 1,3 Miliar untuk Pin DPRD, PSI Pilih Beli di Online Shop
Karena itu, dengan dikabulkan gugatannya, Anies dianggapnya tidak berwenang untuk menutup jalan dan trotoar untuk PKL. Ia akan menunggu tindakan Anies ke depannya untuk membenahi trotoar.
"Maka Gubernur DKI Jakarta tidak tidak lagi berwenang menutup jalan untuk keperluan PKL," katanya.
