Infografis
Suara.com - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan, pemekaran desa menjadi salah satu solusi atas dimoratoriumnya usulan beberapa Daerah Otonomi Baru (DOB) tingkat dua di Jabar oleh pemerintah pusat.
Menurut Emil, pemekaran desa dapat membuat pelayanan publik efektif dan efisien, apalagi atensi Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar tertuju pada pembangunan desa.
"Rakyat pasti ingin jalan mulus, ngurus KTP cepat. Mereka tidak begitu peduli apa nama daerahnya, yang penting menyentuh langsung kepada rakyat. Maka solusinya menurut saya, pemekaran desa," katanya dalam "Ess-Dua Discussion Club (EDC)", di Gedung Sate, Kota Bandung, Jabar, Senin (19/8/2019).
"Kalau bisa, desa di Jabar jumlahnya 10 ribu. Apa yang terjadi? Satu desa dapat bantuan yang lebih besar dan masyarakat desa akan merasakan manfaat yang lebih besar juga," lanjutnya.
Baca Juga: Kunjungi Jatimekar, Ridwan Kamil Ikut Lomba Sepak Bola Sarung
Emil menjelaskan, alasan moratorium DOB oleh Kemendagri adalah karena mayoritas daerah tingkat dua yang dimekarkan tidak begitu berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, Jabar, yang jumlah penduduknya hampir 50 juta jiwa dan hanya memiliki 27 daerah tingkat dua, sehingga perlu dimekarkan. Idealnya, Jabar memiliki 40 daerah tingkat dua.
"Coba lihat DAU-nya Jawa Timur, lebih besar lebih besar dari kita, Rp 15 triliun. Padahal jumlah penduduknya lebih sedikit dari Jabar. Namun daerah tingkat dua Jatim lebih banyak, karena DAU itu berbanding lurus dengan jumlah daerah bukan penduduk," kata Emil.
Menurutnya, harus ada satu fundamental yang harus diperjuangkan, yaitu keadilan fiskal.
"Seharusnya DAU berbanding lurus dengan jumlah penduduk," ucapnya.
Dalam acara ESD yang dikemas secara talkshow ini menghadirkan seluruh pejabat eselon dua Pemdaprov Jabar, di antaranya Asisten Daerah, Kepala Dinas dan Kepala Biro.
Baca Juga: Ridwan Kamil Pastikan Revitalisasi Wisata Jatiluhur Dimulai Tahun Ini
Menurut Kepala Biro Pemerintahan dan Kerja sama Pemdaprov Jabar, Dani Ramdan, acara tersebut bertujuan untuk membahas isu-isu hangat di Jabar, mencari solusinya, dan menyamakan persepsi.
