Jaringan Masyarakat Sipil Kecam Tindakan Polisi di Asrama Mahasiswa Papua

1. Kepolisian melakukan investigasi atas peristiwa pengepungan, penangkapan, dan penahanan mahasiswa Papua di Surabaya yang terjadi pada 16 dan 17 Agustus 2019. Polisi harus tegas menindak pelaku, termasuk Ormas, yang terindikasi melakukan kekerasan dan main hakim sendiri.
2. Kepolisian dan Kompolnas harus melakukan investigasi terhadap aparat yang terlibat dalam tindakan kesewenang-wenangan di Asrama Mahasiswa Papua pada saat penangkapan dan penahanan, serta memberikan sanksi tegas kepada aparat yang terbukti melakukan pelanggaran prosedur yang tidak sesuai dengan KUHAP.
3. Mabes TNI melakukan evaluasi internal atas kemungkinan keterlibatan prajurit TNI dalam pengepungan asrama Mahasiswa Papua di Surabaya karena bertentangan dengan proses penegakan hukum dan kewenangan TNI sebagaimana diatur dalam Uu Nomor 34/2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
4. Komnas HAM harus melakukan investigasi atas pelanggaran Uu Nomor 402/008 yang terjadi pada saat pengepungan mahasiswa Papua di Surabaya dan daerah lainnya. Karena rangkaian peristiwa ini terindikasi sebagai bagian dari perbuatan rasisme yang dilarang secara hukum, termasuk ujaran kebencian berdasarkan ras dan etnis.
5. Pemerintah Daerah Papua segera mengambil tindakan dialog untuk meredam aksi protes yang terjadi di Papua saat ini.
6. Aparat Kepolisian harus menahan diri untuk tidak menggunakan pendekatan represif yang berlebihan atas situasi yang saat ini terjadi di Papua.
7. TNI harus tetap memandang ini sebagai protes sipil yang tidak perlu disikapi dengan pendekatan yang militeristik dengan pasukan pertahanan sebagaimana ditegaskan di dalam Uu TNI.
8. Lembaga-lembaga negara, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, dan Kompolnas harus melakukan pemantauan dan pengawasan atas situasi yang saat ini berkecamuk di Papua. Lembaga-lembaga negara ini harus memastikan tidak terjadinya pelanggaran HAM kepada para demonstran di Papua.