Infografis
Suara.com - Pemerintah berencana akan mengajukan upaya peninjauan kembali (PK) usai Mahkamah Agung menolak kasasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kasus kebakaran hutan di Kalimantan Tengah Tahun 2015. Saat dikonfirmasi, MA sendiri belum mengetahui kapan pemerintah akan mengajukan PK tersebut.
Juru Bicara MA Abdullah menerangkan bahwa keputusan MA untuk mengajukan PK ialah sebagai bentuk dari hak asasi. Dengan demikian MA mempersilahkan kepada pemerintah untuk mengajukan PK.
"Kalau mengajukan apapun itu hak asasi siapapun, jadi kita tidak bisa melarang upaya apapun," terang Abdullah di Gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019).
Akan tetapi, Abdullah mengaku tidak mengetahui terkait waktu pengajuan PK itu. Oleh karenanya, MA hingga saat ini belum menerima permohonan PK dari pemerintah.
Baca Juga: Wahli: Bukan Tugas TNI-Polri, Korporasi yang Harus Padamkan Karhutla
"Kita belum tahu kapan diajukan," katanya.
Ialah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar yang menyampaikan rencana mengajukan upaya peninjauan kembali setelah Mahkamah Agung menolak kasasi Presiden Jokowi terkait kasus kebakaran hutan di Kalimantan Tengah tahun 2015.
Siti mengakui, sedang mempelajari dokumen-dokumen penolakan tersebut sebelum mengajukan upaya PK.
Meskipun kasasi itu diajukan oleh Presiden Jokowi, nama Siti sebagai Menteri LHK masuk sebagai tergugat, bersama lima pihak lainnya.
Siti tidak menyebut kapan ia akan mengajukan PK. Namun, dirinya bersama Jaksa Agung yang ditunjuk sebagai pengacara negara akan mempelajari penolakan tersebut.
Baca Juga: Ogah Dilihat Lemah Negara Luar, Istana Siap Ajukan PK soal Karhutla
