Infografis
Suara.com - Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai keputusan pemindahan Ibu Kota ke Pulau Kalimantan adalah hak pemerintah.
Namun, Zulkifli menilai keputusan tersebut perlu dilakukan kajian yang mendalam.
"Ada sarana prasarana pendukung, ada juga mengenai keadaan alamnya sumber air, daya dukung lingkungan dan lain lai itu juga harus diperhitungkan," ujar Zulkifli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (17/8/2019).
Ketika ditanya apakah pemindahan Ibu Kota apakah hal prioritas yang harus dilakukan pemerintah, Zulkifli mengatakan masih banyak yang harus diprioritaskan. Namun dirinya setuju jika ada pemerataan pembangunan.
Baca Juga: Prabowo: Pindah Ibu Kota Sudah Lama Diperjuangkan Gerindra
"Tentu yang prioritas banyak. Tapi bahwa ada pemerataan, saya kira perlu. Kayak Brazil itu lima kali pindah ibu kota," ucap dia.
Kendati demikian, Zulkifli mengaku mendukung langkah pemerintah jika bertujuan untuk mensejahterakan rakyat.
"Ya dukung saja. Karena harus sukses. Partai politik itu maunya rakyatnya sejahtera kan. Yang penting presiden mensejahterakan rakyat kita dukung," katanya.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap lokasi ibu kota baru di Sidang bersama MPR/DPR/DPD, Jumat (16/8/2019) hari ini. Tapi tidak ada informasi baru.
Jokowi mengungkapkan ibu kota pindah ke Kalimantan. Jokowi meminta izin ke peserta sidang.
Baca Juga: PKS soal Ibu Kota Dipindah: Perlu Hati-hati dengan Kondisi Negara saat Ini
"Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," kata Jokowi.
Jokowi berharap dengan pindah ibu kota, maka ekonomi Indonesia bisa adil dan merata.
