Infografis
Suara.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto setuju apabila pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2019-2024 ditambah menjadi 10 orang. Menurutnya, MPR harus bisa mewakili semua kepentingan yang diperjuangkan dari seluruh fraksi DPR RI dan DPD RI.
Wakil Ketua Umum Partai Gerinda Edhy Prabowo mengungkapkan bahwa pandangan Prabowo itu telah disampaikan kepada partai.
Menurutnya tidak masalah apabila Prabowo mendukung dengan adanya usulan penambahan pada jumlah pimpinan MPR.
"Jadi saya pikir normal, ini yang dalam pandangan beliau. Karena mewakili semua kepentingan di berapa itu, ada 9 fraksi ditambah 1 DPD, berarti kan 10," kata Edhy di Kantor DPP Gerindra, Jalan RM. Harsono, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2019).
Baca Juga: Rekan Ditahan, Buruh yang Demo Dekat Sidang MPR Ancam Ini ke Polisi
Mendukung dengan apa yang disampaikan Prabowo, Edhy menerangkan bahwa MPR sejatinya bisa mewakili masing-masing bidang konsentrasi masing-masing fraksi DPR maupun DPD.
Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, pimpinan MPR saat ini berjumlah 8 orang. Akan tetapi, direvisi menjadi UU MD3 Nomor 2 tahun 2018 yang mengatur jumah pimpinan MPR pada 2019-2024 menjadi 5 orang.
"Kan negeri kita luas. Anggota DPR dan DPD itu jumlahnya sekarang 575 ditambah 134. Jumlah ini menurut saya juga sangat kecil dibanding luas wilayah kita. Jadi kalau ada keterwakilan masing-masing elemen, saya pikir itu juga bagus," ujarnya.
Edhy enggan menganggap usulan 10 pimpinan MPR itu akan membuat anggaran menjadi lebih boros. Hal itu disampaikan lantaran menurutnya tidak perlu ongkos yang besar dalam menambah pimpinan MPR.
"Berapa ongkosnya untuk menambah itu, enggak besar dan ruangannya sudah ada, kegiatannya, berapa jumlah anggaran yang masuk DPR RI dan MPR, enggak lebih dari Rp 5 triliun," kata dia.
Baca Juga: Sejumlah Tokoh dan Pejabat Hadiri Sidang Tahunan MPR
Untuk diketahui, usul pimpinan MPR menjadi 10 orang kali pertama dinyatakan oleh Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay.
Ia menilai jumlah tersebut untuk mengakomodasi semua fraksi terlebih untuk mencegah adanya perebutan kursi pimpinan MPR yang sekarang slotnya hanya 5 kursi dan harus kembali dibagi dengan DPD RI.
"Awal periode ini kan pimpinan MPR 5 orang. Setelah beberapa saat, diubah menjadi 8 orang. Tentu sangat baik jika pimpinan yang akan datang disempurnakan menjadi 10 orang dengan rincian 9 mewakili fraksi-fraksi dan 1 mewakili kelompok DPD. Soal siapa ketuanya, bisa dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat," kata Saleh kepada wartawan, Minggu (11/8/2019).
