Infografis
Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melihat pemindahan ibu kota ke pulau Kalimantan sebagai langkah baik. Namun, menurut PKS pemindahan itu mesti dikaji dengan perhitungan yang lebih serius.
Pemindahan ibu kota ke pulau Kalimantan disampaikan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada pidato kenegaraannya dalam Sidang Tahunan MPR, DPR, DPD RI Tahun 2019.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan bahwa pemindahan ibu kota tersebut menilai kurang tepat apabila ditujukan untuk pemeretaan jika dilihat dari kondisi ekonomi, sosial dan politik saat ini.
"Saya melihat ide tersebut punya tujuan baik, namun banyak catatan dan harus dikaji dengan perhitungan yang sangat serius," kata Mardani melalui akun Twitternya @MardaniAliSera pada Jumat (16/8/2019).
Baca Juga: Mardani PKS: Kami Tak Bahagia Kalau Sendirian Jadi Oposisi
Alasan Mardani menilai kurang tepatnya apabila ibu kota dipindahkan dengan faktor pemerataan lantaran menurutnya lebih baik untuk membangun pusat-pusat ekonomi, industri di daerah-daerah.
Apalagi Mardani melihat saat ini kondisi negara masih dililit dengan masalah hutang, pengangguran, kemiskinan dan masalah lainnya.
"Pemindahan ibukota di kabupaten saja butuh dana banyak, apalagi ibu kota negara," ucapnya.
Dengan demikian Mardani melihat bahwa pemindahan ibu kota merupakan masalah yang sangat serius dan berdampak luas. Sehingga pemindahan ibu kota itu memerlukan kajian yang matang, cermat dan holistik.
"Kesiapan dana, infrastruktur, SDM, regulasi, ekonomi, politik, dan lain-lain," tuturnya.
Baca Juga: PAN Usul 10 Pimpinan MPR, Mardani: PKS Senang Bisa Masuk, Tapi Kasihan
Bahkan Mardani juga melihat kalau pemerintah tidak siap dengan ide pemindahan ibu kota ke pulau Kalimantan dan malah cenderung menganggap sebagai hal sepele. Karena itu Mardani mengatakan bahwa Jokowi dan jajaran kabinetnya mesti membuka ke masyarakat terkait dengan perencanaan pembangunan ibu kota yang baru. Karena menurutnya pemerintah belum bisa menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya.
