Kritik Keras Jokowi soal Ibu Kota Dipindah, Fadli Zon: Masih Mentah!
"Tapi lihat prioritas ekonomi kita, apa yang menjadi prioritas kita, apakah pemindahan ibu kota sudah menjadi prioritas kita?" ujar Fadli.
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengkritik keras rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan saat Sidang Tahunan MPR RI.
Menurut Fadli kajian pemerintah terhadap rencana pindag ibu kota masih mentah. Ia berharap akan ada kajian lebih dalam sehingga pemindahan ibu kota tak sekadar keinginan belaka.
"Masih mentah menurut saya, masih mentah sekali. Belum ada apa-apa itu," ujar Faldi Zon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Fadli mengatakan pemerintah Indonesia harus banyak belajar dari negara lain yang sudah lebih dulu memindahkan ibu kota mereka.
Baca Juga: Nge-Vlog Bareng Iriana, Jokowi Hari Ini OTW ke Jakarta buat Nengok Cucu: Bismillah
Ia juga meminta agar pemerintah melihat aspek prioritas dari segala sisi soal ibu kota baru nanti.
"Tentu ini harus ada satu rumusan, rancangan yang serius, kalau lihat negara lain mereka merancang ini dengan waktu yang lama. Jadi bukan sekadar satu statement saja walaupun gagasan itu bukan gagasan baru, dari Bung Karno dan Bung Harto juga ingin memindahkan," katanya.
"Tapi lihat prioritas ekonomi kita, apa yang menjadi prioritas kita, apakah pemindahan ibu kota sudah menjadi prioritas kita?" ujar Fadli.
Menurutnya pemerintah harus mengumpulkan ahli dari berbagai bidang untuk mengkaji bersama persoalan pemindahan ibu kota. Setidaknya kata Fadli, kajian itu harus dilakukan dakam jangka waktu lima tahun ke deoan sebelum ibu kota benar-benar dipindahkan.
Ia sekaligus mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu melibatkan asing dalam pembiayaan ibu kota baru di Kalimantan.
Baca Juga: Donald Trump Menang Pilpres Lagi, Pimpinan Komisi I DPR Harap Hubungan RI-AS Dilanjutkan
"Saya kira bisa saja dikaji di lima tahun yang akan datang ini. Kemudian bagaimana skema pembiayaannya kan waktu itu ada cerita tidak dibiayai oleh APBN, lantas dibiayain oleh siapa? Jangan sampe ini justru mengundang keterlibatan asing untuk masuk campur tangan urusan kita," tandasnya.
