Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM harus diubah. Termasuk kata dia harus diubah juga kinerja dalam hal pemberantasan kasus korupsi.
Bukan soal jumlah, orientasi kinerja pemerintah harus mengacu pada hasil.
"Penegakan hukum yang keras harus didukung. Penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi," ujar Jokowi dalam Pidato Kenegaraan dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan ke 74 tahun di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Namun kata Jokowi, keberhasilan para penegak hukum tidak hanya diukur beberapa kasus atau jumlah orang yang dipenjarakan, melainkan harus diukur beberapa potensi pelanggaran HAM dan kerugian negara.
Baca Juga: Isi Lengkap Pidato Jokowi Ungkap Lokasi Ibu Kota Negara Baru Indonesia
"Tetapi keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang dipenjarakan.Harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM bisa dicegah, berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan. Ini perlu kita garis bawahi," kata dia.
Karenanya mantan Wali Kota Solo itu menuturkan manajemen tata kelola serta sistemlah yang harus dibangun. Demikian pula kata dia, ukuran kinerja aparat pengawasan dan birokrasi pelaksana.
Tata kelola pemerintahan yang baik bukan diukur dari prosedur yang panjang dan prosedur ketat, tetapi tata kelola pemerintahan yang baik tercermin dari prosedur yang cepat dan sederhana, yang membuka ruang terobosanterobosan, dan mendorong lompatan-lompatan.
"Orientasi kerja pemerintahan, orientasi kerja birokrasi pelaksana, orientasi kerja birokrasi pengawas, haruslah orientasi pada hasil. Sekali lagi harus berorientasi pada hasil," ucap dia.
Penyederhanaan prosedur dan pemanfaatan teknologi baru dalam bekerja kata Jokowi juga harus disertai dengan penyederhanaan organisasi.
Baca Juga: Jokowi Ingin Bangun Industri Mobil Listrik dan Avtur Berbahan Kelapa Sawit
"Organisasi yang tumpang tindih fungsinya harus digabung. Pekerjaan administrasi yang bisa dilakukan oleh komputer, dan oleh kecerdasan buatan Artificial Intelligence, harus mulai dilepas. Oleh karena itu jumlah organisasi dan jumlah aparat yang tidak efisien dan tidak relevan harus mulai dipangkas," tandasnya.
