Infografis
Suara.com - China memperingatkan dapat menggunakan kekuatannya untuk menumpas unjuk rasa yang akan dilakukan para pemerotes pada akhir pekan.
Sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak Presiden China Xi Jinping agar bertemu secara pribadi dengan demonstran untuk mengendurkan ketegangan-ketegangan yang sudah berlangsung selama beberapa pekan.
Ratusan Polisi Bersenjata Rakyat (PAP) pada Kamis mengadakan latihan-latihan di sebuah stadion olah raga di Shenzhen yang berbatasan dengan Hong Kong setelah Departemen Luar Negeri AS menyatakan "keprihatinan yang dalam" atas gerakan-gerakan tersebut, yang telah menimbulkan kekhawatiran bahwa tentara dapat digunakan untuk mengatasi aksi-aksi protes.
Konfrontasi yang sudah berlangsung selama 10 pekan antara polisi dan para pemrotes membuat Hong Kong mengalami krisis terburuk sejak penyerahan dari Inggris ke China pada 1997 dan menjadi tantangan terbesar bagi Xi yang sudah berada di puncak kekuasaan selama tujuh tahun.
Baca Juga: Mencekam, Warga Indonesia Diminta Jangan Pergi ke Hong Kong
Front Hak Asasi Manusia Sipil, yang menyelenggarakan aksi-aksi protes pada Juni, telah menjadwalkan protes lagi pada Ahad.
Duta besar China untuk London mengeluarkan peringatan keras, dengan menyatakan Beijing dapat menggunakan kekuasaannya untuk memadamkan protes-protes Hong Kong jika situasi memburuk dan mengulangi tuduhan-tuduhan bahwa sejumlah pemrotes menunjukkan "tanda-tanda terorisme."
"Pemerintah Pusat tidak akan berpangku tangan dan menonton," kata Dubes Liu Xiaoming kepada wartawan. "Kami punya cukup solusi dan kekuatan dalam batasan Hukum Dasar untuk memadamkan huru-hara dengan cepat," kata Liu, merujuk kepada konstitusi mini Hong Kong, yang menyatakan pemerintah Hong Kong dapat meminta tentara China di kota itu membantu memelihara ketertiban.
Pemerintah Pusat China tak akan pernah membiarkan para pelanggar yang jumlahnya sedikit membuat jatuh dan dalam keadaan berbahaya, kata dia.
Tabloid Global Times dalam edisi Jumat juga memperingatkan bahwa China memiliki opsi untuk "campur tangan secara paksa" dan mencari apa yang Beijing sebutkan campur tangan AS di Hong Kong.
Baca Juga: Hong Kong Mencekam, Indonesia Pertimbangkan Tunda Kirim TKI
"Jika Hong Kong tidak dapat memulihkan hukum dengan hukumnya sendiri dan kerusuhan-kerusuhan meningkat, pemerintah pusat akan mengambil tindakan langsung berdasarkan Hukum Dasar," katanya, merujuk kepada pengerahan PAP Shenzhen merupakan "peringatan jelas".
