Infografis
Suara.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengecam tindakan Anies menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Indonesia ke 74 di kawasan pantai Maju hasil reklamasi Teluk Jakarta. Dipilihnya lokasi tersebut sebagai peringatan kelahiran RI dianggap mengkhianati pemilihnya di Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.
Manajer Kampanye Perkotaan Walhi, Dwi Sawung mempertanyakan tujuan Gubernur DKI Jakarta memilih pulau reklamasi sebagai lokasi upacara. Jika tujuannya sebagai tanda menghentikan reklamasi maka ia bisa menerimanya.
"Misalnya ini cuma menunjukan ini bakal melanjutkan reklamasi, ya enggak setuju juga sih," ujar Sawung saat dihubungi, Rabu (14/8/2019).
Namun ia tidak melihat adanya tanda Anies akan menghentikan reklamasi. Pasalnya, bangunan tanpa IMB yang ada di pulau buatan itu tak kunjung dibongkar.
Baca Juga: Anies: Kewajiban Uji Emisi Akan Pacu Bengkel Berinvestasi
Bahkan lebih jauh, jika Anies berniat menghentikan reklamasi maka pasir pulau tersebur harusnya dikembalikan ke tempat asalnya. Namun tindakan tersebut tidak terlihat akan diinisiasi oleh Pemprov DKI.
"Harusnya aset-aset pegawai Pemda DKI, Satpol PP dikerahkan untuk menutup yang ilegal gitu ya. Kan mereka bangun tanpa IMB," tutur Sawung.
Karena itu sampai rencana Anies menggelar upacara tersebut pada 17 Agustus mendatang, ia belum lihat Anies akan merealisasi janji kampanyenya. Karena itu Anies dianggap mengkhianati pemilihnya karena banyak yang memilih Anies karena janji untuk menghentikan reklamasi.
"Suara terbanyak dia orang-orang yang menolak reklamasi. Ini kan seperti mengkhianati pemilihnya,"
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengaku sengaja memilih pantai maju atau pulau D hasil reklamasi teluk Jakarta untuk upacara 17 Agustus karena memiliki tujuan sendiri. Anies mengaku upacara itu menandakan lahan reklamasi adalah milik negara.
Baca Juga: Anies Dikecam Kiara: Upacara 17-an di Pulau D Khianati Spirit Kemerdekaan
Menurut Anies, dulu, pulau hasil reklamasi seperti diprivatisasi karena tidak sembarang orang boleh memasukinya. Bahkan pulau-pulau buatan itu terkesan hanya dimiliki oleh pihak swasta.
