Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Umar Ritonga, orang kepercayaan eks Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harahap selama 40 hari ke depan.
Penambahan masa penahanan itu terkait status Umar Ritongan sebagai tersangka kasus suap sejumlah proyek di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu, Sumatra Utara.
"Untuk tersangka UR (Umar Ritonga) kami lakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari dimulai tanggal 15 Agustus 2019- 23 September 2019," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (14/8/2019).
Untuk diketahui, Umar sempat menjadi buronan KPK, selama kurang lebih 1 tahun. Umar ditangkap di kediamannya di Medan, Sumatra Utara setelah petugas KPK mendapatkan laporan dari lurah setempat.
Baca Juga: Setahun Buron, Tangan Kanan Eks Bupati Labuhanbatu Langsung Ditahan KPK
Penangkapan itu dilakukan lantaran Umar diduga terlibat dalam kasus suap eks Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harahap.
Sejak namanya masuk daftar pencarian orang (DPO) pada 24 Juli 2018, Umar sempat bersembunyi di daerah Perawang, Siak, Riau. Namun, setelah dibujuk Lurah Yusuf Harahap, Kepala Lingkungan Khoirudin Saleh Harahap dan Bupati Labuhan Batu Andi Suhaimi akhirnya Umar mau menyerahkan diri.
Penangkapan buronan Umar berkaitan dengan kasus suap eks Bupati Pangonal Hararap. KPK pun telah menetapkan Pangonal sebagai tersangka terkait kasus suap proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu, Sumut tahun anggaran 2018. Kekinian Pangonal juga sudah divonis 7 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider dua bulan.
Pangonal disebut menerima uang Rp 576 juta yang merupakan pemenuhan dari permintaan sang Bupati sekitar Rp 3 miliar dari pemilik PT Binivan Konstruksi Abadi, Effendy Sahputra.
Sebelumnya, sekitar bulan Juli 2018 diduga telah terjadi penyerahan cek sebesar Rp 1,5 miliar. Namun tidak berhasil dicairkan.
Baca Juga: Kamis Pagi, KPK Tangkap Buronan Kasus Suap Bupati Labuhanbatu
Diduga uang sebesar Rp 500 juta diberikan Effendy melalui Umar Ritonga dan seseorang berinisial AT kepada Pangonal Harahap, yang bersumber dari pencairan dana pembayaran proyek pembangunan RSUD Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu senilai Rp 23 miliar.
