Infografis
Suara.com - Partai Demokrat menyatakan diri ingin berkontribusi dan ikut memperkuat pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin. Meski belum merupakan sikap resmi, keinginan Demokrat itu mendapat sambutan baik dari Golkar sebagai partai di dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, keinginan partai-partai di luar KIK untuk bergabung di dalam koalisi, termasuk Demokrat merupakan suatu yang baik. Sebab, hal tersebut menandakan ada semangat untuk bersatu membangun bangsa.
"Semakin banyak dukungan terhadap pemerintahan Jokowi - Kiai Ma’ruf tentu semakin baik. Ini mencerminkan semangat kebersamaan dan gotong royong dalam membangun bangsa ini," jata Ace kepada wartawan, Rabu (14/8/2019).
Ace menganggap, keinginan Demokrat juga tidak memiliki embel-embel apapun. Kendati begitu, keinginan partai di luar KIK yang mau bergabung masih harus diperbincangkan terlebih dahulu ihwal penempatan dan posisi dalam pemerintahan.
Baca Juga: Nasdem Apresiasi Keinginan Demokrat Gabung Koalisi Jokowi, Tapi...
"Kami yakin dukungan Partai Demokrat ini semata-mata sebagai tanggung jawab bersama untuk bersama-sama memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa ini. Soal bagaimana peran dan posisi dalam pemerintahan dari partai-partai yang tidak bersama dalam berjuang memenangkan pasangan Jokowi-Kiai Ma’ruf tentu akan dibicarakan dalam koalisi," tutur Ace.
Sebelumnya, Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyampaikan sikap partai yang ingin berkontribusi dan ikut memperkuat pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin lima tahun mendatang.
Ia mengatakan, Demokrat ingin membantu Jokowi dalam menyelesaikan permasalahan bangsa. Namun keputusan apakah ikut dalam koalisi atau tidak, hal itu bergantung terhadap sikap Jokowi selaku presiden terpilih.
"Jadi kalau ditanya ke mana arah politik partai Demokrat ya arahnya adalah untuk memperkuat pemerintahan Pak Jokowi ke depan. Namun demikian sikap tersebut kita kembalikan pada Pak Jokowi karena Pak Jokowi adalah pemegang haknya, beliau lah yang diamanatkan oleh konstitusi sebagai pemegang hak prerogatif dan kita hormati itu," kata Ferdinand kepada wartawan, Senin (12/8/2019).
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menegaskan kembali jika pernyataan Ferdinand tersebut belum menjadi sikap resmi partai belambang mercy. Sikap resmi, kata Syarief baru akan diputuskan melalui Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Baca Juga: Partai Demokrat Mau Gabung Koalisi Jokowi, Politisi PKPI Singgung SBY
"Ya belum diputuskan sama Majelis Tinggi gitu loh. Memang kan pembicaraan kan di antara kader kan ada yang mau masuk ada yang tidak gitu loh iya kan. Tapi kan komunikasi kan dengan presiden terpilih kan jalan terus, kalau memang sudah pasti pada saatnya akan disampaikan secara resmi," tutur Syarief.
