Infografis
Suara.com - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyatakan, perlu ada strategi khusus untuk menangani masalah narkoba, yakni melalui keseimbangan antara penegakan hukum dan pendekatan kesehatan di masyarakat. Hal ini dikemukakan Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Jabar, Daud Achmad.
"Pendekatan hukum bertujuan untuk memutus mata rantai pemasok narkoba, mulai dari produsen sampai pada jaringan pengedarnya," ujarnya, saat menghadiri Deklarasi Serentak 360 Desa dan Kelurahan Bersih Narkoba, di Gedung Assakinah, Kabupaten Cianjur, Jabar, Selasa (13/8/2019).
"Sedangkan pendekatan kesehatan bertujuan untuk memutus mata rantai para pengguna narkoba melalui perawatan atau rehabilitasi," tambahnya.
Daud menambahkan, upaya pencegahan dan pemberdayaan masyarakat pun harus dioptimalkan, sehingga warga dapat terlindungi dari bahaya penyalahgunaan narkoba.
Baca Juga: Keharmonisan Ridwan Kamil - Uu Ruzhanul Ulum Selama 1 Tahun, Ini Kuncinya
"Dengan terlindunginya rakyat kita, maka akan melahirkan sumber daya manusia yang sehat dan unggul untuk berperan dalam menghadapi globalisasi dan tantangan yang semakin berat," ujarnya.
Berdasarkan hasil survei nasional di 34 provinsi pada 2017, jumlah penyalahguna narkoba mencapai 645.482 orang. Adapun kerugian biaya sosial ekonomi akibat penyalahgunaan narkoba mencapai Rp 16 miliar lebih.
Jabar sendiri merupakan provinsi dengan kerugian biaya sosial ekonomi tertinggi akibat penyalahgunaan narkoba, dengan jumlah konsentrasi penyalahguna terbanyak di Indonesia.
Meski begitu, Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar terus berupaya mencegah dan memberantas narkotika, sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika 2018 - 2019.
"Selaras dengan itu, instruksi telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Instruksi Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika tahun 2016 - 2020," tutur Daud.
Baca Juga: Ridwan Kamil dalam Piala Humas Jabar 2019: Jabar Juara Lahir Batin
Melalui instruksi gubernur tersebut, pemerintah daerah kabupaten/kota, sekretaris daerah, asisten, inspektur, dan para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemdaprov Jabar diharapkan bisa berperan aktif dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba di seluruh wilayah, tanpa terkecuali.
