Infografis
Suara.com - Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Muhammad Guntur Romli mengkritik rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan menggelar upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia di Pulau Reklamasi Teluk Jakarta pada Sabtu (17/8/2019) nanti.
Menurut Romli, rencana ini adalah bentuk kemunafikan dari politik yang dilakukan oleh Anies Baswedan, sebab sekitar 2018 Anies telah menyegel Pulau D atau Pantai Maju sebagai janji politiknya, dan kini Anies justru ingin menggelar upara di lokasi yang pernah disegelnya
"Juni tahun lalu @aniesbaswedan memimpin upacara penyegelan Pulau Reklamasi, Agustus 2019 Anies Baswedan akan pimpin upacara Kemerdekaan di Pulau Reklamasi, inilah #PolitikMunafikAnies Pulau Reklamasi yg dulu diharamkan Anies kini jadi tempat upacara kebesaran," cuit Romli di Twitter, Rabu (14/8/2019).
Sebelumnya, Anies mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Upacara Pengibaran Bendera Dalam Rangka Peringatan HUT RI ke-74. Ingub itu ditandatangani Anies pada 12 Agustus 2019.
Baca Juga: DKI Bakal Gelar Upacara 17 Agustus di Pulau Reklamasi, PNS Wajib Datang
"Mengikuti Upacara pada hari : Sabtu, 17 Agustus 2019, pukul : 07.30 WIB s.d. selesai. Tempat : Kawasan Pantai Maju Kota Administrasi Jakarta Utara," demikian bunyi Ingub Nomor 71 Tahun 2019 dikutip Suara.com, Selasa (13/8/2019).
Dalam instruksinya, Anies meminta para pegawai untuk sudah tiba di lokasi upacara sejak pukul 07.00 WIB. PNS juga diwajibkan mengenakan seragam KORPRI lengkap, celana biru dongker, memakai peci hitam polos dan sepatu hitam.
Pegawai wanita diminta untuk memakai jilbab warna biru dongker dilarang memakai celana panjang. Mengingat pelaksanaan digelar di tempat terbuka dituliskan juga mengenai antisipasi jika turun hujan.
"Apabila sebelum Upacara Bendera dimulai turun hujan, maka Upacara dialihkan ke tempat yang memungkinkan," tulis Ingub yang dikeluarkan Anies.
Saat acara, terdapat juga daftar hadir sebagai kontrol disiplin bukti kehadiran para PNS di lokasi upacara. Nantinya daftar hadir dikirimkan ke Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Chaidir paling lambat satu hari setelah Upacara.
Baca Juga: Usul Pulau Reklamasi Jadi Ibu Kota, Fahri Hamzah: Ngapain di Kalimantan?
Selain itu, Pemprov juga bakal memfasilitasi para PNS untuk menuju lokasi dengan menggunakan bus yang akan berangkat pada pukul 05.30 WIB.
