Infografis
Suara.com - Waketum Partai Demokrat Syarief Hasan memastikan bahwa partai yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak mengincar jatah kursi di kabinet Jokowi - Maruf Amin. Syarief menilai jatah kursi menteri merupakah hak prerogatif Jokowi.
Syarif meminta Demokrat jangan disamakan dengan dengan partai lain yang secara terang-terangan memintah jatah menteri ke Jokowi.
"Kami tidak pernah mengincar jatah kursi, kami tidak pernah minta kursi karena kami sadar itu adalah hak prerogatif presiden. Jadi kami jangan disamakan dengan partai lain," kata Syarief kepada wartawan, Selasa (13/8/2019).
Meski mengklaim tak meminta jatah jika masuk koalisi Jokowi, namun Syarief menuturkan jika Demokrat tetap memiliki syarat sebelum akhirnya memutuskam gabung atau tidak.
Baca Juga: Demokrat Ingin Perkuat Rezim Jokowi, Ferdinand: Tapi Kami Sadar Diri
Menurutnya, Demokrat akan gabung ke koalisi Jokowi jika nantinya diajak oleh Jokowi bersama partai pendukung di Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
"Enggak, syaratnya ada dong. Pertama kita chemistry-nya cocok apa enggak, chemistry-nya dalam membangun bangsa cocok apa enggak, programnya cocok atau tidak," kata dia.
"Yang kedua kebersamaan ada atau tidak, di dalam koalisi kan harus kompak, kita nyaman atau tidak di dalam. Jadi kita tiga itu saja yang menjadi persoalan, chemistry-nya cocok atau tidak, ada kebersamaan atau tidak, dan kitga kita nyaman atau tidak di dalam," Syarif menambahkan.
Pernyataan Syarief sekaligus untuk membantah pernyataan yang disampaikan politikus Nasdem, jika keinhinan Demokrat untuk bergabung ialah untuk mengincar posisi menteri di kabinet.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago tak memungkiri setiap partai yang baru ingin bergabung ke koalisi pasti mengincar kursi di kabinet termasuk Demokrat.
Baca Juga: Politikus Demokrat Sindir Megawati, PDIP: Jangan Disamakan dengan Zaman SBY
"Sepertinya semua partai politik yang mau gabung ke pemerintah saat ini pasti punya keinginan join di kabinet. Demokrat yang bukan merupakan penggagas ganti presiden dan bukan partai pengguna politik identitas yang menghantam Jokowi habis-habisan wajar jika ingin gabung," kata Irma.
"Makanya partai yang kemarin membumihanguskan presiden dengan SARA, Hoax dan fitnah, sebaiknya belajar konsisten saja dulu pada konsituen agar tetap memiliki kehormatan di hadapan publik," Irma menambahkan.
