Infografis
Suara.com - Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago mengatakan partainya menyambut baik atas sikap Demokrat yang ingin turut memperkuat pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin.
Kendati begitu, keinginan Demokrat tersebut belum tentu diakomodir lantaran harus dipertimbangkan oleh presiden terpilih Jokowi bersama dengan partai pendukung di Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
"Nasdem tentu mengapresiasi pilihan politik Partai Demokrat untuk gabung ke pemerintah. Namun keputusan menerima dalam KIK atau tidak akan diputuskan oleh presiden dengan pertimbangan partai-partai koalisi tentu," kata Irma kepada wartawan, Selasa (13/8/2019).
Meski diketahui keinginan Demokrat itu belum dinyatakan secara resmi dan baru melalui pernyataan yang diucapkan oleh Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean. Tetapi Irma tak memungkiri setiap partai yang baru ingin bergabung ke koalisi pasti mengincar kursi di kabinet.
Baca Juga: Partai Demokrat Mau Gabung Koalisi Jokowi, Politisi PKPI Singgung SBY
"Sepertinya semua partai politik yang mau gabung ke pemerintah saat ini pasti punya keinginan join di kabinet. Demokrat yang bukan merupakan penggagas ganti presiden dan bukan partai pengguna politik identitas yang menghantam Jokowi habis-habisan wajar jika ingin gabung," kata Irma.
"Makanya partai yang kemarin membumihanguskan presiden dengan SARA, hoaks dan fitnah, sebaiknya belajar konsisten saja dulu pada konsituen agar tetap memiliki kehormatan di hadapan publik," katanya.
Sebelumnya, Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyampaikan sikap partai yang ingin berkontribusi dan ikut memperkuat pemerintahan Jokowi - Maruf Amin lima tahun mendatang.
Ia mengatakan, Demokrat ingin membantu Jokowi dalam menyelesaikan permasalahan bangsa. Namun keputusan apakah ikut dalam koalisi atau tidak, hal itu bergantung terhadap sikap Jokowi selaku presiden terpilih.
"Jadi kalau ditanya ke mana arah politik partai Demokrat ya arahnya adalah untuk memperkuat pemerintahan Pak Jokowi ke depan. Namun demikian sikap tersebut kita kembalikan pada Pak Jokowi karena Pak Jokowi adalah pemegang haknya, beliau lah yang diamanatkan oleh konstitusi sebagai pemegang hak prerogatif dan kita hormati itu," kata Ferdinand kepada wartawan, Senin (12/8/2019).
Baca Juga: Akhirnya, PAN Setuju dengan Paket Pimpinan MPR Koalisi Jokowi
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menegaskan kembali jika pernyataan Ferdinand tersebut belum menjadi sikap resmi partai belambang mercy. Sikap resmi, kata Syarief baru akan diputuskan melalui Majelis Tinggi Partai Demokrat.
"Ya belum diputuskan sama Majelis Tinggi gitu loh. Memang kan pembicaraan kan di antara kader kan ada yang mau masuk ada yang tidak gitu loh iya kan. Tapi kan komunikasi kan dengan presiden terpilih kan jalan terus, kalau memang sudah pasti pada saatnya akan disampaikan secara resmi," tutur Syarief.
