Infografis
Suara.com - Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Imelda Sari mengatakan, zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak ada partai yang secara terbuka meminta jatah menteri di kabinet.
"Ya, kurang etislah. Yang pertama, presiden memiliki hak prerogatif," katanya, di Jakarta, Sabtu (10/8/2019), menanggapi kelakar yang disampaikan Megawati Soekarnoputri soal jatah menteri pada Kongres V PDI Perjuangan.
Hal itu diungkapkannya saat diskusi Perspektif Indonesia bertema "Membaca Arah Tusukan Pidato Mega" yang diselenggarakan Populi Center dan Smart FM Network.
Meski diakui Imelda kongres sejatinya merupakan forum internal yang berkaitan dengan konsolidasi partai, permintaan Megawati soal jatah menteri tak perlu dipublikasikan.
Baca Juga: Prabowo, Jokowi dan Megawati Kumpul, Gerindra: Ada yang Kebakaran Brewok
Menurut dia, sebenarnya Presiden Joko Widodo pun sudah mengerti dan sudah pasti memberikan porsi terbanyak menteri untuk PDIP sebagai partai pengusung dan pemenang pemilu.
Pengalaman ketika SBY menjadi presiden, kata dia, baik periode 2004-2009 maupun 2009-2014, tidak ada partai yang secara terbuka meminta jatah menteri.
”Saya kira jelas di masa Pak SBY tidak melihat yang seperti itu. Jadi, agak terkejut juga diminta secara terbuka oleh Bu Mega," katanya.
Setahu Imelda, dalam 10 tahun ini tidak ada partai politiknya yang meminta jatah menteri secara terbuka, apalagi disampaikan langsung kepada presiden terpilih.
Sebelumnya, dalam pidato sambutannya pada Kongres V PDIP di Bali, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berkelakar bahwa partai tersebut harus memeroleh kursi menteri yang banyak.
Baca Juga: Megawati Tutup Kongres V PDIP di Bali
Mega juga berseloroh tidak mau menerima jika partainya hanya diberikan empat kursi menteri.
