Humas Pemerintahan Dituntut Bergerak Cepat di Ruang Informasi Publik

Sabtu, 10 Agustus 2019 | 06:43 WIB
Humas Pemerintahan Dituntut Bergerak Cepat di Ruang Informasi Publik
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Rosarita Niken Widiastuti, saat menjadi pembicara PR Summit dalam "Piala Humas Jabar 2019", di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Jabar, Jumat (9/8/2019). (Dok : {Pemdaprov Jabar).
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Di era teknologi komunikasi dan informasi, hubungan masyarakat (humas) pemerintahan dituntut bergerak cepat mengisi ruang informasi publik. Jangan sampai, informasi yang beredar di masyarakat menjadi batu sandungan pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan.

Maka itu, humas pemerintahan mesti bekerja keras dalam menyampaikan informasi terkait hal yang sudah dilakukan. 

Menurut Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Rosarita Niken Widiastuti, kinerja pemerintah tidak akan bermakna apabila tidak disampaikan dengan baik kepada publik.

"Walaupun pemerintah sudah bekerja keras, tetapi kalau tidak disampaikan kepada masyarakat, maka masyarakat juga tidak mengetahui apa yang dilakukan. Masalah informasi dan komunikasi menjadi hal yang penting sekali," ujarnya, saat menjadi pembicara PR Summit dalam acara "Piala Humas Jabar 2019", di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Jabar, Jumat (9/8/2019). 

Baca Juga: Bank Dunia Suntik Pemprov Jabar Rp 1,4 Triliun Tuntaskan Sampah di Citarum

Niken mengatakan, humas pemerintahan perlu membangun citra positif instansinya melalui program pembangunan yang telah dilaksanakan. Dengan begitu, tidak akan berkembang informasi-informasi negatif di masyarakat.

Niken menambahkan, humas pemerintahan harus berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait dalam menyampaikan narasi optimisme. Hal itu penting untuk membangun kecerdasan bangsa.

"Bagus sekali teks dari Jawa Barat 'Jabar Juara' . Sesuatu yang optimistis. Mental juara adalah mental untuk terus memperbaiki," ucapnya.

Pada kesempatan ini, Niken pun menyinggung peran media sosial pemerintahan yang perlu dijalankan oleh humas pemerintahan. Menurutnya, ruang sosial media pemerintahan perlu aktif menyampaikan informasi melalui format digital.

Hal itu bisa menjadi ciri khas atau karakter kehumasan yang melayani kebutuhan informasi masyarakat.

Baca Juga: Gandeng Pemprov Jabar, Gojek Dukung Pemberdayaan Pelaku Usaha Perempuan

"Grafis video, grafis informasi-informasi yang kekinian, perlu sekali. Karakter humas adalah melayani. Kita harus melayani dengan cepat kepentingan informasi publik," katanya.

"Kemudian juga harus memelihara komunikasi yang baik, menekankan moral dan perilaku yang baik adalah tugas humas pemerintah," tambahnya.

Dalam PR Summit dengan tema "Peran Humas di Era Konvergensi Media", Kepala Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Aang Bachtiar menekankan, humas sebagai lembaga strategis, termasuk dalam lembaga pemerintah, yang membangun komunikasi lewat sejumlah media.

Peran tersebut bisa digunakan oleh humas untuk menjangkau komunikasi yang lebih luas, sekaligus efektif.

"Peran humas dulu sebagai pemain tunggal, sekarang multimedia dengan bermain dengan multimedia," ujarnya.

"Tentunya bisa menjalankan perannya dengan berbagai macam media strategis melalui media massa. Ini lebih efektif untuk dilakukan dan jangkauan lebih luas, serta pesan yang disampaikan pada masyarakat pun lebih beragam dalam satu waktu," imbuhnya.

Menurut Aang, era konvergensi media seperti saat ini menjadi tantangan bagi lembaga kehumasan, terutama terkait dengan pemanfaatan teknologi komunikasi yang sangat mudah dan cepat. Aang menekankan, humas mempunyai peranan penting dalam pengelolaan media sosial.

"Ada hal yang menarik di era konvergensi saat ini, tentunya terkait dengan bagaimana mengelola media sosial. Ini menjadi diskusi yang menarik, karena ketika kita mengelola media sosial, tentunya kerja humas sangat luar biasa," katanya.

Aang juga menjelaskan, saat ini Kemendagri tengah melakukan pemetaan informasi. Informasi terkait pemerintah pusat sampai pemerintah daerah akan sama.

"Jangan sampai (informasi) ke tingkat pusat berbeda. Tentunya ini ada tanda tanya besar, bagaimana pola komunikasi antara pusat dan daerah dalam pendidikan data-data yang harus disajikan dengan baik dan benar," tutupnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI