Survei Organisasi Bertentangan Pancasila, Cyrus Network: FPI Peringkat 4

Jum'at, 09 Agustus 2019 | 17:56 WIB
Survei Organisasi Bertentangan Pancasila, Cyrus Network: FPI Peringkat 4
Hasil survei terbaru Cyrus Network menunjukan organisasi yang dinilai bertentangan dengan ideologi Pancasila atau radikal ada lima. (Suara.com/Novian)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Hasil survei terbaru Cyrus Network menunjukan organisasi yang dinilai bertentangan dengan ideologi Pancasila atau radikal ada lima. Salah satunya Front Pembela Islam (FPI). Survei tersebut dilakukan pada waktu 22 - 28 Juli 2019.

Managing Director Cyrus Network Eko Dafid Afianto mengatakan survei tersebut diambil dari 1.230 responden yang tersebar di 123 desa atau kelurahan di 34 provinsi di Indonesia dengan metode tatap muka.

Dalam surveinya kali ini, Cyrus Network turut menanyakan kepada responden ihwal organisasi yang dinilai bertentangan dengan ideologi Pancasila atau radikal.

Meski bukan merupakan organisasi dengan persentase terbanyak yang dicap bertentangan dengan Pancasila, berdasarkan survei tersebut FPI menempati posisi keempat di bawah Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Baca Juga: Tanggapi Penolakan JFC, Kemenkopolhukam: FPI Harus Bijak Dong

"Organisasi yang bertentangan dengan Pancasila berdasar survei, pertama ISIS 10.8 persen, HTI 10.5 persen, PKI 10.3 persen, FPI 4.8 persen, OPM 1.4 persen. Lainnya 4.6 persen, tidak ada 14.6 persen, dan yang tidak tahu atau tidak menjawab 43.0 persen," ujar Eko saat memaparkan hasil survei di Hotel Ashley, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2019).

Hasil survei terbaru Cyrus Network menunjukan organisasi yang dinilai bertentangan dengan ideologi Pancasila atau radikal ada lima. (Suara.com/Novian)
Hasil survei terbaru Cyrus Network menunjukan organisasi yang dinilai bertentangan dengan ideologi Pancasila atau radikal ada lima. (Suara.com/Novian)

Cyrus Network sekaligus melakukan survei kepada responden mengenai apa yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam menangani organisasi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.

Hasilnya, sebanyak 58 persen responden menginginkan agar organisasi tersebut dibubarkan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Ada juga sebanyak 14,4 persen responden yang berharap agar pemerintah menangkap para pemimpin dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi radikal.

"Tindakan untuk melakukan penyadaran melalui kampanye deradikalisasi 6.8 persen, memasukkan kurikulum deradikalisasi dalam pendidikan 3.0 persen, lainnya 0.7 persen dan tidak tahu 17.1 persen," ujar Eko.

Baca Juga: Masalah Khilafah Nubuwwah FPI, Din Syamsuddin Minta Dikaji Mendalam

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI