Infografis
Suara.com - Sebanyak 900 dari 7.000 kecamatan di Indonesia kesulitan mengakses penyaluran Program Keluarga Harapan (KPM-PKH). Ketiadaan jaringan internet atau blankspot menjadi salah satu kendala utama penyaluran bantuan sosial (bansos) tersebut.
Daerah yang kesulitan mengakses diantaranya di kawasan terluar dan terpencil. Diantaranya di Papua, Papua Barat, dan Natuna.
"Akhirnya PKH harus disalurkan secara offline karena kesulitan jaringan," kata Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Harry Hikmat disela Rekonsiliasi Nasional Penyaluran Bansos Non Tunai PKH di Grand Mercure Yogyakarta, Selasa (6/8/2019).
Harry mengatakan, keterbatasan jaringan kerap membuat transfer dana dobel ke penerima. Hal ini menjadi masalah serius yang sering terjadi. Selain itu ketidaksesuaian jumlah PKH yang disalurkan dengan laporan pun jadi masalah yang kerap dihadapi.
Baca Juga: Sosialisasi Bansos di Bangka Belitung, Ini Pesan Jokowi
Terkait itu, Kementerian Sosial mulai menggunakan aplikasi e-PKH untuk melakukan penyaluran tahap III keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (KPM-PKH) pada 2019 ini. Penerapan teknologi ini untuk memudahkan business procces pelaksanaan PKH.
"Penerapan teknologi ini dapat memberi kemudahan bagi SDM PKH dalam melaksanakan PKH karena kita sudah tidak bisa menghindari perubahan teknologi yang begitu cepat," kata dia.
Harry berharap pemanfatan teknologi juga memudahkan Sumber Daya Manusia (SDM) PKH dalam melakukan validasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Berupa aplikasi e-PKH, teknologi yang telah dimulai pada tahun 2018 ini tidak hanya berisi data KPM-PKH tetapi juga akan berisi modul-modul Family Development Session (FDS) seperti modul pengasuhan dan pendidikan anak.
Kemensos kata Harry, bakal melakukan penyesuaian data dan indeks bantuan sosial. Diantaranya adanya perubahan indeks bansos 2020.
"Ada tambahan untuk ibu hamil mendapatkan bantuan dari Rp 2,4 juta rupiah menjadi 3 juta rupiah dan untuk anak usia dini menjadi 3 juta, serta pengetatan kreteria lansia yang tidak lagi 6o tahun keatas melaikan menjadi 70 tahun keatas," kata dia.
Baca Juga: Mensos dan Presiden Jokowi Salurkan Bansos Tahap I di Pangkal Pinang
Kontributor : Putu Ayu Palupi
