Infografis
Suara.com - Pimpinan Pusat Muhamadiyah menduga pengusutan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan hingga kini belum terungkap bukan persoalan masalah lamanya Polri melakukan penyelidikan.
Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM PP, Muhamadiyah, Maneger Nasution menyebut lamanya pengusutan kasus ini karena berkaitan dengan banyaknya kasus-kasus bersifat politis yang ditangani langsung Novel Baswedan.
"Kerumitan pengungkapan siapa pelaku dibalik kekerasan terhadap Novel ini diyakini bukan terkait masalah teknis penyelidikan dan penyidikan, tapi bersifat politis karena banyaknya koruptor yang masuk pengadilan tindak pidana korupsi dan seluruhnya dikenakan hukuman penjara," kata Maneger di Gedung Dakwah PP Muhamadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2019).
Maneger menambahkan penyerangan Novel pun bukan bersifat pribadi. Namun, teror air keras itu ditujukkan menyerang balik KPK lantara lembaga antirasuah tersebut telah menindak sejumlah tersangka yang terjaring korupsi.
Baca Juga: Densus 88 Jadi Anggota Tim Teknis Kasus Novel Baswedan
"Karena bagi kami, penyerangan terhadap Novel bukan ditujukkan kepada pribadi seorang Novel. Tapi sebuah penyerangan yang nyata sebagai serangan balik terhadap pemberantasan korupsi oleh KPK," kata Maneger.
Maka itu, PP Muhamadiyah mendesak Presiden Joko widodo mengambil alih kasus Novel dan membentuk tim investigasi independen.
"Karena itulah pilihan yang paling logis (Presiden Jokowi bentuk TGPF), paling elegan dan paling diterima publik PP Muhammadiyah senantiasa mendukung upaya pemberantasan korupsi dan pengungkapan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan secara berkeadilan," tutup Maneger.
