Infografis
Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengajak Front Pembela Islam untuk mendeklarasikan diri sebagai ormas yang berideologi Pancasila. Tak hanya itu, Moeldoko meminta agar ormas pimpinan Habib Rizieq Shihab itu harus mengubah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga karena dianggap bertentangan dengan dasar negara.
"Ya harus ubah, kalau enggak ubah. Nah baru berdialog kalau mau mengubah. Kalau enggak mau mengubah apa yang perlu didialogkan. Dilihat dari AD/ART, dilihat dari perilakunya. Satunya kata dan perbuatan. Lebih bagus lagi (deklarasi)," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8/2019).
Menurutnya, tidak perlu ada dialog antara pemerintah dengan FPI jika FPI sudah mengubah AD/ART mengikuti aturan yakni sesuai dengan ideologi Pancasila.
Hal itu disampaikan Moeldoko menanggapi pernyataaan Jubir FPI Slamet Maarif yang menantang Presiden Jokowi untuk berdialog secara terbuka melalui televisi.
Baca Juga: Istana Tolak Berdialog dengan FPI!
Itu disampaikan Slamet menyusul izin FPI sebagai ormas yang masih digantung lantaran dianggap tidak sesuai dengan ideologi Pancasila.
"Jadi intinya tidak perlu dialog tapi FPI merubah dengan sendirinya sudah selesai persoalannya," kata dia.
Dia pun mengatakan, pemerintahan hanya menginginkan ormas-ormas memiliki ideologi yang tak menyimpang dari negara.
"Kami (pemerintah) enggak perlu dialog yang diperlukan adalah komitmen, apalagi yang didialog kan enggak perlu dialog. Sudah jelas semua ormas supaya berazaskan Pancasila sesuai dengan Undang-undangnya," ucap Moeldoko.
Mantan Panglima TNI menegaskan tak perlu dialog dengan pemerintah untuk menunjukkan ideologi Pancasila. Namun, kata dia, ideologi FPI sesuai dengan dasar negara tidak perlu lagi ada dialog.
Baca Juga: Ada Eks Jubir HTI di Ijtimak Ulama IV, PSI: Perkuat FPI Dukung Khilafah
"Apanya yang didialogkan, sudah jelas, enggak perlu ada dialog. Sepanjang oke ikuti aturan mainnya selesai semua, apalagi yang perlu didialogkan," kata dia.
