Infografis
Suara.com - Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Slamet Ma'arif menyebut pihaknya siap berdialog dengan pemerintah jika FPI dianggap tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan tak ada yang perlu diobrolkan.
Ia menegaskan yang diperlukan pemerintah yakni komitmen ormas yang berazaskan Pancasila.
"Kami (Pemerintah) nggak perlu dialog yang diperlukan adalah komitmen, apalagi yang didialog kan nggak perlu dialog. Sudah jelas semua ormas supaya berazaskan pancasila sesuai dengan Undang-undangnya," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8/2019).
Mantan Panglima TNI menegaskan tak perlu dialog dengan pemerintah untuk menunjukkan ideologi Pancasila. Namun jika ormas FPI mengikuti aturan yakni sesuai dengan ideologi Pancasila, tidak perlu lagi ada dialog.
Baca Juga: Ada Eks Jubir HTI di Ijtimak Ulama IV, PSI: Perkuat FPI Dukung Khilafah
"Apanya yang didialogkan, suudah jelas. nggak perlu ada dialog. Sepanjang oke ikuti aturan mainnya selesai semua, apalagi yang perlu didialogkan," kata dia.
Lebih lanjut, Moeldoko menegaskan setiap ormas tidak boleh mengembangkan ideologi lain selain Pancasila.
Kata dia, jika FPI tegas mengatakan sejalan dengan ideologi Pancasila dan perilaku-perilaku sesuai dengan Pancasila tidak perlu lagi ada dialog.
"Saya pikir itulah, jangan mengembangkan ideologi lain itu prinsipnya. Dengan tegas FPI oke ideologi saya Pancasila selesai. Perilaku-perilaku Pancasila selesai kan itu, apa lagi yang perlu didialogkan," tandasnya.
Sebelumnya, Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI), Slamet Ma'arif, menyebut pihaknya siap berdialog dengan pemerintah jika FPI dinggap tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Tak tanggung-tanggung, Slamet mengajak pemerintahan Jokowi berdialog secara terbuka yang disiarkan lewat stasiun televisi.
Baca Juga: Pejabat Korsel Mundur karena Mati Lampu, FPI Sebut Pemerintah Tak Gentle
Slamet Ma'arif menuturkan, jika FPI dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai ideologi Pancasila seharusnya Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi bisa mengedepankan upaya dialogis. Slamet bahkan mengaku siap berdialog dengan pemerintahan Jokowi secara terbuka di televisi.
"Kalau pun dengan kami (FPI) ada yang dianggap tidak sesuai ya ajak kami bicara, dialog, kalau perlu ayo dialog terbuka, ditayangkan oleh stasiun televisi nasional, ayo, supaya umat bisa paham betul," kata Slamet Ma'arif di Hotel Lorin Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (5/8/2019).
Meski demikian, Slamet Ma'arif mengaku heran atas pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut bisa saja tidak mengeluarkan perpajangan izin Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI jika organisasi pimpinan Rizieq Shihab tersebut tidak sesuai dengan Pancasila.
Kendati begitu, Slamet Ma'arif mangku tak ambil pusing atas sikap pemerintah yang dinilai cenderung mempersulit permohonan izin perpanjangan SKT FPI. Slamet Ma'arif mengatakan permohonan izin perpanjangan SKT kepada Kementerian Dalam Negeri semata-mata dilakukan pihaknya sebagai bentuk itikad baik dalam mentaati aturan.
