Infografis
Suara.com - Sejumlah Kepala Daerah yang diusung PDI Perjuangan mengklaim tidak pernah dimintai mahar politik oleh partai yang diketuai Megawati Soekarnoptri.
Pernyataan itu disampaikan perwakilan kepala daerah yang hadir pada diskusi 'Kesiapan PDI Perjuangan menuju Pilkada 2020 dan Testimoni Para Kepala Daerah'.
Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah menuturkan, pihaknya tidak pernah memberi ataupun diminta mahar sepeser pun kepada PDI Perjuangan sebagai partai yang meminangnya. Nurdin mengaku terkejut ketika awal bergabung dengan PDIP ternyata tidak ada mahar politik.
"Kami sangat berhutang budi ke PDI Perjuangan karena mendapat dukungan penuh dari Ibu Megawati Soekarnoputri. Kami sangat kaget karena tidak ada mahar dan lain-lain," kata Nurdin di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2019).
Baca Juga: Pengamat: PKS Sulit Jadi Koalisi karena Tak Dekat dengan PDIP
Oleh karena itu, Nurdin mengaku setia dengan PDI Perjuangan meski sedang berusaha digoyang oleh DPRD setempat lewat hak angket.
"Kalau parpol lain goyang, PDIP tetap kokoh usung kita," imbuh Nurdin.
Senada dengan Nurdin, Bupati Puncak, Propinsi Papua Willem Wandik, juga menyampaikan bahwa PDIP telah mengawalnya untuk melaksanakan pemerintahan di Kabupaten Puncak sehingga tak lagi terbelakang dan terisolir.
"PDIP tidak pernah minta mahar. Tidak ada. Itu Puji Tuhan. Kami tidak ada mahar. Di daerah itu biasa maharnya luar biasa, tapi di PDIP tidak pernah ada mahar-mahar," kata Willem.
Bupati Boven Digul, Papua, Benediktus Tambonop, yang mengaku dirinya mendapatkan surat penugasan untuk menjadi calon kepala daerah setelah dia mengikuti sekolah partai angkatan yang pertama PDIP.
Baca Juga: Larangan Napi Korupsi Maju Pilkada 2020, PDIP: Itu Standar Moralitas Parpol
"Saya bertekad membangun Boven Digoel sesuai prinsip Trisakti Bung Karno," ujar Benediktus.
