Infografis
Suara.com - Menteri Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan bungkam seusai mengikuti sidang kabinet terkait RAPBN 2020 di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/8/2019).
Usai keluar sidang kabinet, Luhut enggan melayani pertanyaan awak media saat ditanya soal solusi pemerintah agar tidak terjadi pemadaman listrik yang masih terjadi di beberapa daerah di pulau Jawa termasuk Jakarta.
Ia meminta awak media untuk menanyakan kepada Menteri ESDM Ignasius Jonan.
"Tanya ke Pak Jonan," ujar Luhut langsung bergegas memasuki mobilnya.
Baca Juga: Pejabat Korsel Mundur karena Mati Lampu, FPI Sebut Pemerintah Tak Gentle
Diketahui, Luhut yang merupakan koordinator yang membidani empat lembaga pemerintah, yakni Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pariwisata.
Senada dengan Luhut, Menteri ESDM Ignasius Jonan juga memilih bungkam ketika ditanya awak media soal pemadaman listrik massal di daerah. Bahkan, tanpa basa-basi, Jonan langsung kabur untuk bergegas masuk ke dalam mobil.
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambangi kantor PT PLN (Persero) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pagi tadi.
Kedatangan Jokowi menyusul pemadaman massal di Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, dan sejumlah daerah lain di Pulau Jawa selama lebih dari 8 jam, Minggu (4/8/2019) kemarin.
Nada bicara dan raut wajah emosi terlihat saat Jokowi mendengarkan paparan dari petinggi PLN. Karena terlalu panjang, Jokowi pun meminta penjelasan yang sederhana.
Baca Juga: Mabes Polri Cari Dalang Mati Lampu Massal Jakarta dan Banten
"Bapak, Ibu, semuanya kan orang pintar-pintar apalagi urusan listrik. Sudah bertahun tahun. Apakah tidak dihitung? Apakah tidak dikalkukasi kalau akan ada kejadian-kejadian? Sehingga kita tahu sebelumnya. Kok tahu-tahu drop?" kata Jokowi di Kantor PLN Pusat.
Jokowi mengatakan mati lampu massal sangat merugikan konsumen. Selain itu merusak reputasi PLN.
Dia menilai pemadaman listrik massal ini tidak hanya merusak reputasi PT PLN (Persero). Menurutnya danpak kejadian tersebut turut membahayakan transportasi umum.
"Saya tahu itu tidak hanya bisa merusak reputasi PLN tetapi juga banyak hal di luar PLN terutama konsumen sangat dirugikan, pelayanan transpotasi umum MRT misalnya sangat berbahaya sekali," ujar Jokowi.
