Infografis
Suara.com - Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI), Slamet Ma'arif, menyebut pihaknya siap berdialog dengan pemerintah jika FPI dinggap tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Tak tanggung-tanggung, Slamet mengajak pemerintahan Jokowi berdialog secara terbuka yang disiarkan lewat stasiun televisi.
Slamet Ma'arif menuturkan, jika FPI dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai ideologi Pancasila seharusnya Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi bisa mengedepankan upaya dialogis. Slamet bahkan mengaku siap berdialog dengan pemerintahan Jokowi secara terbuka di televisi.
"Kalau pun dengan kami (FPI) ada yang dianggap tidak sesuai ya ajak kami bicara, dialog, kalau perlu ayo dialog terbuka, ditayangkan oleh stasiun televisi nasional, ayo, supaya umat bisa paham betul," kata Slamet Ma'arif di Hotel Lorin Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (5/8/2019).
Meski demikian, Slamet Ma'arif mengaku heran atas pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut bisa saja tidak mengeluarkan perpajangan izin Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI jika organisasi pimpinan Rizieq Shihab tersebut tidak sesuai dengan Pancasila.
Baca Juga: Ekspresi Jokowi saat Tegur Jajaran Direksi PLN
Selama hampir 21 tahun FPI beridiri, Slamet mengklaim hal seperti itu tidak pernah dipermasalahkan.
"Sisi mana yang bertentangan dengan ideologi Pancasila?. Kami sudah 21 tahun tidak ada masalah. Bahkan, kami NKRI harga mati. Setiap bencana kami hadir," ungkapnya.
"Karenanya justru Pak Jokowi harus menjelaskan kepada masyarakat Indonesia yang mana bertentangan dengan Pancasila. Harus bisa menunjukkan ke kami. Jangan menjadi berita hoaks dan fitnah berkepanjangan," Slamet menambahkan.
Kendati begitu, Slamet Ma'arif mangku tak ambil pusing atas sikap pemerintah yang dinilai cenderung mempersulit permohonan izin perpanjangan SKT FPI. Slamet Ma'arif mengatakan permohonan izin perpanjangan SKT kepada Kementerian Dalam Negeri semata-mata dilakukan pihaknya sebagai bentuk itikad baik dalam mentaati aturan.
"Tapi kalau misalkan kita sudah memenuhi segala persyaratan kemudian SKT enggak keluar, ya kita enggak ambil pusing, kita terus dengan gerakan kita dengan perjuangan kita," tandasnya.
Baca Juga: Investasi SDM Harga Mati, Jokowi: Tak Bisa Ditunda Lagi
Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah bisa saja tidak memperpanjang SKT FPI jika organisasi mereka tidak sejalan dengan ideologi Pancasila dan mengancam NKRI.
