Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon angkat bicara terkait Presiden Joko Widodo yang sempat emosi saat mendatangi kantor pusat PT PLN (persero) menyusul insiden listrik padam secara massal atau blackout.
Menurut Fadli, Jokowi selaku pemerintah tak boleh heran atau bahkan sampai meluapkan emosinya kepada PLN terkait insiden blackout di separuh pulau Jawa pada Minggu (4/8/2019).
"Ya kan nggak boleh heran dong, harus dipanggil, ini kan kalau penyelenggaranya heran gimana rakyat. Saya kira harus kaya sebutkan tadi harus ada yang bertanggung jawab," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2019).
Fadli menambahkan, sebagai presiden, Jokowi seharusnya lebih memikirkan solusi lain ketimbang hanya menyampaikan emosi atau kekecewannya terhadap PLN.
Baca Juga: Listrik Mati Berjam-jam, PKS: Jokowi dan Menteri ESDM Tak Sensitif
"Yang harusnya kecewa itu rakyat, jika presiden masa presiden kecewa gak boleh, presiden itu eksekutor, rakyat kecewa terhadap PLN. Kalau presiden itu memberhentikan direksi PLN, mengangkat yang baru, itu. (Kecewa) Itu bukan statement presiden, itu statement rakyat kalau kecewa itu," kata Fadli.
Diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi emosi karena mati lampu massal di Jakarta dan Banten. Kemarahan Jokowi disampaikan ke petinggi PLN di kantor PLN jakarta Pusat.
Nada bicara dan raut wajah emosi terlihat saat Jokowi mendengarkan paparan dari petinggi PLN. Karena terlalu panjang, Jokowi pun meminta penjelasan yang sederhana.
"Bapak, Ibu, semuanya kan orang pintar-pintar apalagi urusan listrik. Sudah bertahun tahun. Apakah tidak dihitung? Apakah tidak dikalkukasi kalau akan ada kejadian-kejadian? Sehingga kita tahu sebelumnya. Kok tahu-tahu drop?" kata Jokowi di Kantor PLN Pusat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2019).
Jokowi mengatakan mati lampu massal sangat merugikan konsumen. Selain itu merusak reputasi PLN.
Baca Juga: Plt Dirut PLN Beberkan Penyebab Listrik Mati, Jokowi: Cepat Perbaiki
Dia mengatakan mengatakan pemadaman listrik massa yang terjadi di Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, dan sejumlah daerah lain di Pulau Jawa selama lebih dari 8 jam, Minggu (4/8/2019) tidak hanya merusak reputasi PT PLN (Persero). Selain itu membahayakan transportasi umum.
