Infografis
Suara.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta Perusahaan Listrik Nasional (PLN) memberikan kompensasi kepada masyarakat akibat pemadaman listrik dengan waktu yang lama. PLN harus memikirkan kerugian yang dialami masyarakat sebagai konsumen atas pemadaman tersebut.
Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan pihak PLN mesti menjelaskan penyebab padamnya listrik yang terjadi di sejumlah daerah di pulau Jawa.
"YLKI meminta PT PLN memberikan kompensasi pada konsumen, bukan hanya berdasar regulasi teknis yang ada, tetapi berdasar kerugian riil yang dialami konsumen akibat pemadaman ini," kata Tulus dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/8/2019).
Tulus kemudian menerangkan bahwa pemadaman listrik khususnya di Jabodetabek merugikan seluruh konsumen rumah tangga. Namun, bukan hanya konsumen rumah tangga saja yang dianggap mengalami kerugian, akan tetapi juga pelaku usaha.
Baca Juga: Mati Lampu Massal, Penjual Bensin di Tangerang Tewas Terpanggang
Menarik dari hal tersebut, YLKI memandang adanya sinyal buruk bagi daya tarik investasi di Jakarta bahkan Indonesia.
"Kalau di Jakarta saja seperti ini, bagaimana di luar Jakarta, dan atau di luar Pulau Jawa?," ujarnya.
Dengan demikian, YLKI sangat menyesalkan terkait dengan adanya pemadaman listrik yang dilakukan PLN selama lebih dari 8 jam tersebut.
YLKI menilai kalau ada infrastruktur pembangkit PT. PLN yang belum handal. Dengan demikian YLKI menyarankan kepada pemerintah untuk tidak hanya terus menambah kapasitas pembangkit PLN, akan tetapi juga mesti meningkatkan keandalan pembangkit listriknya.
"Program pemerintah seharusnya bukan hanya menambah kapasitas pembangkit PLN, tetapi juga harus meningkatkan keandalan pembangkit PT PLN, dan infrastruktur pendukung lainnya, seperti transmisi, gardu induk, gardu distribusi, dan lain-lain," tandasnya.
Baca Juga: Mati Lampu Massal, Presiden Jokowi Marah di PLN
Sebelumnya, PLN melalui akun Twitternya, @_pln_id mengunggah permohonan maaf akibat gangguan listrik yang padam secara massal pada Minggu (4/8/2019).
