Agar Izin Ormas Tak Dicabut, Prabowo Rela Jadi Jembatan FPI dan Jokowi

Suara.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan menjadi jembatan antara Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan Front Pembela Islam (FPI) seandainya izin ormas berbasis Islam itu dicabut pemerintah.

Hal itu dilakukan Prabowo sebagai bentuk mewujudkan nilai demokratis di Indonesia.

Juru Bicara Partai Gerindra Kawendra Lukistian mengatakan bahwa Prabowo tergerak dengan menegakkan keadilan bagi seluruh elemen bangsa.

Ketimbang diputuskan untuk dicabut lantas membuat sebagian pihak kecewa, Prabowo mau untuk mengajak kedua belah pihak antara Jokowi dan FPI untuk mencari solusi.

Baca Juga: Soal Pertemuan dengan Jokowi, Bahlil Tegaskan Jajaran Menteri Satu Komando di Bawah Prabowo

"Tentu menjembatani adalah jiwanya pak Prabowo, karena ingin semua elemen bangsa ini bisa duduk sama-sama dalam mengentaskan permasalahan yang ada demi kemajuan bangsa," kata Kawendra saat dihubungi Suara.com, Sabtu (3/8/2019).

"Prinsipnya Pak Prabowo itu sangat demokratis, dalam asas demokrasi semua pikiran dan gagasan tidak boleh dan tidak ada yang berhak dibunuh," sambungnya.

Apalagi FPI selama ini disebut Kawendra telah berkonstribusi untuk membantu masyarakat terutama pada saat bencana terjadi dan menimbulkan korban. Dengan begitu Kawendra menerangkan bahwa Prabowo berkomitmen untuk membantu FPI yang menurutnya diberikan kesulitan oleh pemerintah untuk kembali beroperasi sebagai ormas Islam.

"Jangankan sekedar menjembatani, dan membantu mendorong izin FPI yang saat ini terkesan dipersulit. Pak Prabowo bahkan kita sudah tahu dia pun berkenan menjemput pimpinan FPI, Habib Rizieq Shihab," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat mengatakan pemerintah bisa saja tidak memperpanjang SKT FPI, jika organisasi masyarakat pimpinan Rizieq Shihab itu tidak sejalan dengan Pancasila dan mengancam NKRI.

Baca Juga: Utus Wakil Perdana Menteri, Rusia Minta Prabowo Hadiri 2 Acara Penting Ini

Jokowi juga menegaskan, pemerintah selalu terbuka untuk bekerja sama dengan organisasi Islam selagi tidak bertentangan dengan idelogi Pancasila.