Infografis
Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akan sulit menjadi koalisi pemerintahan saat ini. Sebab sejak awal pembentukan, PKS tidak dekat dengan PDIP Perjuangan.
Pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang Mikhael Raja Muda Bataona MA mengatakan PKS dan PDIP berbeda ideologi dan perjuangan.
"Saya kira sulit karena secara chemistry dan ideologi, PKS sejak berdiri sebagai partai, tidak terlalu dekat dengan PDI Perjuangan," kata Mikhael Bataona, di Kupang, Sabtu (3/8/2019).
Perbedaan ideologi perjuangan dengan PDI Perjuangan dan beberapa partai lain pendukung Jokowi-Amin inilah yang akan membuat PKS sulit untuk bergabung dalam pemerintahan.
Baca Juga: Amien Rais Sebut Koalisi PAN - Jokowi Gadaikan Akidah, Ini Sindiran Ruhut
Artinya, PKS akan tetap berada pada barisan oposisi, walaupun kemudian partai-partai pendukung Prabowo-Sandi, termasuk Gerindra harus bergabung dalam koalisi Jokowi-Amin.
"Jadi memaksakan PKS untuk masuk dalam pemerintahan saya kira tidak sehat," kata dosen Ilmu Teori Kritis pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unwira Kupang itu pula.
Dia menambahkan, ibarat sepak bola, pemerintah itu sebuah klub yang membutuhkan lawan tanding. Klub lawan tanding yang bisa menguji bagus tidaknya skill dan profesionalitas pemerintah dalam mengolah negara adalah mereka yang kalah dalam kontestasi elektoral kemarin.
"Ini penting demi sehatnya demokrasi kita. Bayangkan saja jika semuanya masuk dalam pemerintahan. Maka apa jadinya kekuasaan itu. 'Lord Acton' memperingatkan ratusan tahun silam bahwa kekuasaan itu cenderung korup," katanya pula.
Artinya, jika tanpa pengawasan dan kritik, kekuasaan Jokowi juga bisa mengarah pada 'abuse of power' atau penyalagunaan kekuasaan, kata Mikhael Bataona yang juga pengajar investigatif news dan jurnalisme konflik pada FISIP Unwira itu.
Baca Juga: Koalisi Jokowi Bentuk Paket Pimpinan MPR, Tak Ajak Koalisi Prabowo
Karena itu, posisi parpol yang kalah dalam kontestasi elektoral 2019 seperti Gerindra, PKS, Demokrat dan juga PAN akan sangat penting dalam lima tahun ke depan, demi sukses Pemerintahan Jokowi serta keberhasilan konsolidasi demokrasi kita, katanya pula. (Antara)
